Ganjar cek kesiapan jalur mudik di Jateng

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek kesiapan jalur untuk arus mudik Lebaran 2022 sebagai upaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik, Selasa.

Dua lokasi pengecekan jalur mudik oleh orang nomor satu di Jateng itu adalah persimpangan Alas Roban, Kabupaten Batang, dan Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang.

"Kami coba cek jalur mudik lebaran, salah satunya Gerbang Tol Kalikangkung ini, cek kesiapannya karena dari Palimanan kan tidak ada tiket dari sana, sudah dilepas, maka kami mensinyalir yang ada di Kalikangkung ini menjadi tempat yang 'traffic'-nya' sangat padat," kata Ganjar.

Baca juga: Ganjar: 900.000 kendaraan bakal masuk Jawa Tengah saat mudik lebaran

Menurut Ganjar, jajarannya telah menyiapkan skenario-skenario untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik dan berkoordinasi dengan kepolisian, pengelola jalan tol hingga menugaskan Dinas Perhubungan Jateng.

"Nanti pengaturan kami siapkan termasuk dukungannya, apakah personel, dukungan kesehatan, pemadam kebakaran dan lainnya. Jadi kapan akan 'one way' dan sebagainya, kepolisian yang akan mengatur. Kami siap mendukung termasuk Basarnas juga siap," ujarnya.

Baca juga: Pemprov Jateng siapkan 118 bus untuk mudik gratis Lebaran 2022

Ganjar berharap pengelolaan di pintu keluar Gerbang Tol Kalikangkung bisa tertata dengan baik sebab jika tidak akan terjadi penumpukan kendaraan yang sangat tinggi di lokasi itu.

"Saya juga tadi cek yang ada di Alas Roban itu karena juga kemungkinan terjadi 'traffic' yang sangat tajam. Jadi nanti di sana akan disediakan jalur memutar dengan harapan tidak terjadi kepadatan karena di sana rawan kecelakaan," katanya.

Gubernur Jateng juga mengimbau pemudik untuk mempersiapkan diri dengan baik, termasuk kendaraan yang akan digunakan harus dipastikan laik jalan.

Baca juga: Presiden Jokowi sampaikan pesan khusus kepada Ganjar saat semobil

"Semoga bisa lancar semuanya, sekarang tugas kami menyiapkan dari awal agar semuanya lancar," ujar mantan anggota DPR RI itu.