Peluang ekonomi di kawasan MENA belum maksimal

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan, peluang ekonomi dan bisnis di kawasan Middle East and North Africa (MENA) atau Timur Tengah dan Afrika Utara belum maksimal dimanfaatkan oleh Indonesia.

Hal itu dikatakan oleh Mahfudz melalui rilis kepada ANTARA News usai bertemu dengan para duta besar-duta besar Indonesia untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara di Rabat, Maroko, Jumat.

"Banyak peluang yang belum direspon baik oleh pemerintah Indonesia. Ini terkait juga dengan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara ini," kata Mahfudz.

Sejumlah negara Asia, kata Mahfudz, saat ini sangat aktif melakukan diplomasi dan lobi yang bukan saja untuk perbesar kue ekspor mereka, tapi juga menarik investasi negara-negara kaya ini ke negeri mereka.

"Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan reorientasi kebijakan, strategi dan agenda kerjasama politik dan ekonomi dengan negara-negara utama di kawasan Timteng dan Afrika Utara yang sedang berubah ini," tegas Mahfudz.

Mahfudz juga meenyinggung keberadaan Tenaga Kerja Wanita (TKW) sektor informal di kedua kawasan tersebut, Mahfudz menyatakan, keberadaan TKW informal itu telah merusak image tentang Indonesia.

"Ini pandangan yang mengkristal dari sejumlah dubes tentang penempatan TKW sektor informal. Mereka mengeluhkan bahwa bukan saja tugas mereka jadi tersibukkan urusan-urusan penanganan masalah, tapi kondisi ini sedang mengganggu posisi dan peran diplomatik mereka," kata Mahfudz.

Mahfudz menyebutkan, akibat dari TKW informal itu juga berimbas kepada istri dubes dan staf KBRI sebagaimana yang dipaparkan dubes RI untuk Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA) kepada Komisi I DPR RI di Rabat, Maroko.

"Dubes Yordania dan UEA menceritakan pengalaman tidak nyaman yang dialami istri dan staf perempuan KBRI yang diperlakukan tidak layak oleh warga negara setempat," kata Mahfudz.

Dari hasil pertemuan itu, para dubes dan Tim Komisi I DPR RI sepakat bahwa secara politik, keberadaan TKW ini sangat merugikan citra negara di tengah upaya penguatan peran politik dan ekonomi Indonesia di kawasan ini.(zul)