Google dkk tuntut aturan dagang internet

Washington (ANTARA News) - Google, Microsoft, Citigroup, IBM, GE dan sejumlah perusahan top Amerika mendesak pemerintah mereka memerangi aturan perdagangan yang mengekang arus bebas informasi melalui internet.

Penyingkapan prinsip-prinsip yang dibedah perusahaan-perusahan selama sembilan bulan terakhir sudah memasuki momen yang menentukan, kata Rick Johnston, Wakil Presiden senior bidang Hubungan Pemerintahan Internasional Citigroup, kepada wartawan.

Kesepakatan-kesepakatan perdagangan lalu sebagian besar terfokus pada penghilangan tarif barang manufaktur dan pertanian, namun "kini kita berada di era di mana ekonomi secara literal didorong oleh internet. Ini era ekonomi digital," kata Johnston seperti dikutip Reuters.

Laporan yang disusun perusaahan-perusahaan raksasa AS itu menyebutkan bahwa masa depan pakta dagang AS mesti mencerminkan realitas-realitas baru pada perekonomian global.

"Secara khusus, kontribusi internet pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan ekspor," kata Bob Boorstin, Direktur Kebijakan Publik Google yang berjuang melawan pembatasan internet oleh China dan sejumlah negara lainnya.

Satu kecenderungan berbahaya adalah syarat yang dikenakan banyak pemerintahan kepada perusahaan-perusahaan untuk memindahkan pusat datanya ke dalam negara di mana pemerintahan itu berada demi kepentingan layanan.

Aturan tersebut berat sebelah dan bertentangan dengan gagasan perdagangan lintas batas, demikian koalisi perusahaan top AS itu dalam laporannya seraya mengkritik langkah yang diambil pemerintah-pemerintah seluruh dunia dalam menutup akses layanan informasi seperti Facebook, Twitter, WordPress dan YouTube.

Perusahaan-perusahaan AS itu berharap pemikiran-pemikiran mereka akan dicerminakan dalam Kemitraan Trans-Pasifik, yaitu kerjasama perdagangan bebas yang dirundingkan Amerika Serikat dengan delapan negara di kawasan itu.

Usulan ini akan memaksa China mengadopsi kebijakan serupa kendati China bukan anggota Kemitraan Trans Pasifik, kata Bill Reinsch, Presiden Dewan Perdagangan Luar Negeri yang memimpin upaya mewujudkan gagasan-gagasan kelompok perusahaan raksasa AS itu.

MasterCard, Visa, Oracle, dan GoDaddy.com juga membubuhkan namanya di laporan itu, bersama dengan Kadin Amerika Serikat, Aliansi Piranti Lunak Bisnis, Koalisi Industri Jasa, dan kelompok-kelompok lain.

AS telah mendesak anggota-anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk meminimalkan dampak distorsi kebijakan di bidang informasi dan teknologi komunikasi terhadap perdagangan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan kerahasiaan dan keamanan data.

"Kami ingin adanya arus bebas data seperti kami menginginkan arus bebas barang dan jasa," kata Nuala O'Connor Kelly, kepala bidang privasi General Electric.(*)