Pemkab Bojonegoro tunggu izin pembangunan lapangan terbang

Bojonegoro (ANTARA News) - Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, masih menunggu izin tertulis dari Kementerian Perhubungan, sebelum memulai pembangunan lapangan terbang di daerah setempat, yang direncanakan menelan dana Rp200 miliar.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro, Machmuddin, Jumat mengatakan, sebelum dikeluarkan izin tertulis, sebelumnya akan didahului dengan survei lokasi. Selain di Desa Kunci, Kecamatan Dander, alternatif lainnya lokasi lapangan terbang yaitu di Desa Gayam dan Desa Ngasem, di Kecamatan Ngasem.

Direncanakan, lanjutnya, pada awal 2012, pembangunan lapangan terbang tersebut sudah bisa dimulai, begitu izin dari Kementerian Perhubungan turun. Dengan demikian, ketika produksi puncak minyak Blok Cepu berjalan, lapangan terbang di Bojonegoro sudah siap.

"Pembangunan lapangan terbang, diperkirakan paling cepat memakan waktu dua tahun, sedangkan produksi puncak minyak Blok Cepu ditargetkan pada 2014 sudah bisa direalisasikan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto menjelaskan, Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Imam Sufaat mengeluarkan surat izin secara tertulis pembangunan lapangan terbang di Bojonegoro, Jawa Timur. Izin secara tertulis yang diterima pemkab dua hari yang lalu itu, intinya TNI AU tidak keberatan dengan rencana pembangunan lapangan terbang di Bojonegoro yang berdekatan dengan wilayah udara lapangan terbang Iswahyudi, Madiun.

Menurut dia, pihaknya akan memenuhi permintaan TNI AU mengenai panjang landasan yang semula direncanakan hanya sepanjang 1.800 meter, menjadi 2.000 meter. Di desa itu, arah `run way` (landasan pacu) timur ke barat dan dekat dengan jalan Provinsi Bojonegoro-Nganjuk.

"Secepatnya surat tertulis dari TNI AU kami kirimkan kepada Kementerian Perhubungan," katanya menegaskan.

Berdasarkan studi kelayakan, potensi penumpang Jurusan Bojonegoro -Surabaya 30 ribu penumpang/tahun, Bojonegoro-Semarang 10 ribu penumpang/tahun dan Bojonegoro- Jakarta 32 ribu penumpang/tahun. Sedangkan kebutuhan lahan, seluas 150 hektare, milik Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro.

"Perhutani sudah tidak ada masalah, sistimnya tukar guling dengan mencarikan tanah penggangi di Blitar, seluas 500 hektare," kata Suyoto menjelaskan.

Menurut Suyoto, pada tahap awal ini, lapangan terbang di daerah setempat, yang pembangunannya dikerjakan investor tersebut, masih merupakan lapangan terbang khusus, sebelum dikembangkan menjadi lapangan terbang umum."Kita lihat kondisinya dulu," katanya menambahkan. (ANT)