PKB: kasus Papua dan Freeport selalu terkait

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Ja`far mengemukakan bahwa kasus Papua dan Freeport sepertinya selalu terkait.

"Gejolak yang terjadi di Freeport akan `membakar` Papua. Mengaitkan dua hal ini memang tidak bisa dipersalahkan," kata Marwan dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis.

Menurut Marwan, hal ini bisa disebabkan dua hal. Pertama, Papua adalah daerah yang `peka` terjadinya gejolak. Kekayaan alamnya yang besar membuat rakyat Papua mudah merasa terasingkan bila terjadi hal-hal yang menyinggung mereka.

Kedua, kehadiran Freeport yang sedari awal memang `kasuistik" menambah makin sensitifnya rakyat Papua. Selama ini, kehadiran Freeport belum dirasakan oleh seluruh rakyat Papua.

"Ini bukan berarti Freeport tidak memberikan dana bagi hasilnya pada pemerintah RI, tetapi pemerataan manfaat belum diwujudkan," kata Marwan.

Menurut Marwan, banyak `pemain` yang memanfaatkan manfaat tersebut, ada komprador yang memainkan, peranan secara misterius yang akibatnya terjadi `penumpukan` manfaat pada segelintir orang.

"Seperti halnya ribut soal dana keamanan. Hal ini makin menimbulkan tanda tanya bagi rakyat. Bukankah dana untuk kepolisian menurut UU diambil dari APBN dan bukan dari Freeport?," kata Marwan.

Begitupun, kata dia, soal pengamanan wilayah Papua masih sangat ringkih sehingga banyak fakta menunjukkan betapa mudahnya negara tetangga atau pihak asing masuk wilayah Papua.

"Ini problem daerah perbatasan yang hingga kini masih menggantung. Nah, untuk itu, kiranya sangat penting untuk dilakukan, pertama, transparansi," katanya.

Pihak-pihak terkait harus siap membuka selebar-lebarnya informasi. Kedua, pemerintah segera melakukan tindakan tegas bagi pihak terkait yang menyalahi kebijakan.

Ketiga, forum dialog harus terus dilakukan antara rakyat Papua, pemerintah dan ormas lokal. Keempat, menggenjot Otsus Papua demi kesejahtraan. Kelima, ekonomi menjadi panglima dalam memperbaiki kesejahteraan.

Persoalan Papua yang terus bergejolak pada dasarnya harus dilakukan solusi holistik.

"Kita bisa belajar dari rekonsiliasi Aceh. Intinya, rekonsiliasi, dialog dan akselerasi pembangunan di Papua," katanya.

Keenam, pengawasan secara ketat dana otsus supaya tidak diselewengkan oleh kepala-kepala daerah di Papua.

"Harus ada investigasi khusus dan laporan pertanggung jawaban yang jelas.Tindak secara tegas dan tanpa pandang bulu kepala-kepala daerah yang menyelewengkan dana otsus," katanya.

Marwan mengatakan, pengawasan dan pengawalan dana otsus harus dilaksanakan secara ketat dan tegas, termasuk sampai tingkat implementasinya. Ketujuh, aparat keamanan harus meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap pihak-pihak asing yang ingin/sudah memprovokasi Papua.

"Kehadiran orang asing harus diterima secara selektif dengan dasar informasi yang akurat," katanya.

"Kedelapan, NKRI harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apapun taruhannya!," katanya.

(S023/R010)