Menkominfo dorong BUMN dan swasta gunakan produk dalam negeri

Pemerintah berpihak kepada produk di dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan pemerintah, dan rumah tangga serta sektor swasta untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Hal tersebut, lanjutnya, menjadi wujud nyata kolaborasi memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi serta menjadikan produk dalam negeri bagian dari rantai pasok industri global.

"Tidak saja belanja produk dalam negeri dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetapi sektor rumah tangga juga. Saya mengajak masyarakat melalui acara yang diinisiasi oleh Kemenkop UKM ini sebagai bagian dari Gerakan Nasional Belanja Produksi dalam Negeri," katanya dalam acara "Showcase dan Business Matching Produk IT dan Digital" di Exhibition Hall Gedung Smesco, Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Senin.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri telah diwujudkan dengan memasukkan produk UMKM dan produk dalam negeri lain ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Johnny menyebutkan tercatat lebih dari 250.000 yang terdaftar di e-Katalog LKPP sampai dengan bulan ini.

"Pemerintah berpihak kepada produk di dalam negeri dan ini kegiatan afirmatif, didorong, didukung untuk kita laksanakan. Dalam e-Katalog LKPP, UMKM kita sudah mendaftarkan produk-produknya," ujarnya.

Menurut Johnny jika semua produk dalam negeri dan UMKM terdaftar di eKatalog LKPP akan memudahkan lembaga pemerintah membelanjakan APBN. Oleh karena itu, ia mendorong pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan produk dan jasa ke e-Katalog LKPP.

"Untuk produk-produk hasil UMKM segera mendaftar di e-Katalog. Syaratnya sudah disederhanakan juga oleh Kepala LKPP dari sebelumnya delapan tahap sekarang, sekarang tinggal dua tahap," katanya.

Johnny menegaskan pemerintah sudah mengalokasikan APBN khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan, alokasi itu lebih besar dari yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

“Kami sudah menyiapkan APBN 2022 porsi produk dalam negerinya itu sekitar Rp16 Triliun lebih atau setara dengan lebih dari 60 persen. Nah, kita harapkan agar itu dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Itu sudah jauh di atas amanat Inpres yaitu hanya 40 persen," katanya.

Menurut Menteri Johnny selama ini produk dalam negeri, terutama produk UMKM diperagakan masing-masing pihak secara mandiri. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi upaya Kementerian Koperasi dan UMKM dalam mempromosikan produk UMKM dan ultra mikro Indonesia.

Ia mengatakan bahwa Kominfo memberikan dukungan (endorsement) kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Dari 34 juta UMKM Indonesia yang tercatat hingga bulan ini, Johnny menyebutkan 19 juta di antaranya sudah digital onboarding.

"Bahkan sudah memenuhi standar SNI untuk beberapa sektor tertentu, itu tidak seberat seperti sebelumnya. Sudah menjadi lebih sederhana dalam rangka keberpihakan itu, dan saya tentu memberikan dukungan kepada UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM agar hasil produk-produk UMKM Indonesia terdaftar di dalam e-Katalog LKPP," kata Johnny.