APBN 2012 atasi kemungkinan dampak krisis

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah siap menghadapi kemungkinan adanya krisis ekonomi global antara lain dengan menyusun APBN 2012 yang memuat kebutuhan dana untuk mengatasinya, kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mengatasi dampak krisis ekonomi jika sewaktu-waktu terjadi," kata Anny Ratnawati di Jakarta, Kamis.

Penyediaan anggaran tersebut antara lain anggaran cadangan resiko fiskal sebesar Rp15,8 triliun, anggaran bantuan sosial sebesar Rp64,9 triliun, anggaran subsidi pangan sebesar Rp15,6 triliun.

Selain itu dana cadangan beras Rp2 triliun, serta anggaran untuk keperluan mendesak sebesar Rp5,5 triliun. Anggaran bantuan sosial meliputi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan bencana alam.

Menurut Anny Ratnawati, krisis ekonomi yang melanda Yunani dan Eropa dapat berdampak kepada perekonomian Indonesia, namun kemungkinan itu dapat diatasi.

"Krisis yang terjadi di Yunani dan Eropa mungkin akan berdampak ke Indonesia. Namun dengan arus modal masuk yang masih tinggi, Indonesia masih memiliki prospek yang lumayan," ujar Anny.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan menjaga angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen, sesuai dengan target APBN 2012.

"Meskipun ada implikasi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 6,3 hingga 6,4 persen, namun pemerintah harus sedapat mungkin menjaga proyeksi tersebut ke angka 6,7 persen dengan menerapkan kebijakan berlapis yang telah disiapkan," katanya.

Sementara itu, Direktur Treasury dan Dana Institusi Bank BNI Adi Setianto mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia secara umum masih baik bagi kegiatan perbankan, yang tercermin dari relatif rendahnya pinjaman perbankan terhadap produk domestik bruto (PDB) dibanding sejumlah negara Asia lain.

"Kondisi seperti itu memberikan peluang yang baik bagi perbankan untuk melakukan pelebaran sayap (ekspansi) bisnis," kata Adi Setianto.

Ia menambahkan bahwa porsi belanja pemerintah terhadap PDB masih meningkat cukup besar sehingga diharapkan dapat memberikan efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

(SDP-05/A039)