Indonesia dinilai tangani keuangan dengan baik

Cannes, Perancis (ANTARA News) - Indonesia dinilai sebagai negara yang mengelola keuangan dengan baik sehingga dapat meminimalisasikan dampak krisis keuangan global terhadap kondisi keuangan dalam negeri antara lain dengan menjaga rasio utang dengan PDB serta menjaga besaran defisit anggaran.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam keterangan pers bersama sejumlah menteri di sela-sela kegiatan KTT G-20 di Cannes Prancis, Rabu (2/11) malam waktu setempat atau Kamis (3/11) pukul 03.30 WIB mengatakan pandangan itu tercantum dalam draft komunike dan action plan G-20 yang menjadi dasar dari deklarasi yang akan dikeluarkan pada akhir KTT setelah dibahas oleh para para pemimpin negara G-20.

"Seandainya komunike dan action plan keluar akan kelihatan hasil pengamatan dari 20 negara, ada enam negara yang memiliki finance (keuangan, red) kuat yaitu Indonesia, Jerman, Australia, Kanada, China dan Jepang. Kita termasuk secara keuangan dinilai sehat," kata Agus.

Dalam pembahasan awal menjelang KTT G-20 antara lain dalam pertemuan para menteri keuangan negara anggota G-20, Agus mengatakan negara-negara yang dinilai secara finansial kuat, diharapkan tidak melakukan konsolidasi fiskal berlebihan bahkan jika memungkinkan memberi stimulus dalam berbagai bentuk kepada kawasan atau negara lainnya.

"Karena itu kita sudah menyiapkan diri. Pengalaman 2008-2009, kita lakukan ekspansi menjaga ekonomi kita dengan ekspansi . Ini hanya bisa diberdayakan dengan membuat swasta kita bangkit," paparnya.

Agus menjelaskan pada 2011 ada APBNP yang mendorong stimulus itu, pada 2012 ada persetujuan dan kalau perlu akan dilakukan revisi APBN dengan program yang bertambah dengan adanya stimulus.

"Konsolidasi fiskal yang kita lakukan adalah bagaimana negara menjaga defisit jangan terlalu besar, juga harus dijaga rasio utangnya. Yang kedua adalah melakukan reformasi struktural antara lain perbaikan di bidang ketenagakerjaan, social securuty dan regularly reform. Indonesia sudah berikan penekanan yang baik terhadap hal tersebut," kata Menkeu.

(P008/A011)