CSIIS minta Kemenkes cabut surat penundaan atropometri kit dan USG

karena dua alat kesehatan yakni USG 2D dan Antropometri Kit adalah sarana penunjang utama sekaligus implementasi program penurunan angka kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center For Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Moh Sholeh Basyari meminta dua surat imbauan Kementerian Kesehatan untuk dicabut secepatnya yaitu terkait penundaan pengadaan Antropometri kit dan pengadaan USG 2D.

"Dua surat imbauan ini layak dicabut," kata Sholeh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin seraya menyebutkan dua surat imbauan itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dengan tembusan Menteri Kesehatan, Insepeketorat Jenderal dan Plt Dirjen Kesehatan Masyarakat. Surat itu ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

Surat pertama No PR.01.01/1/ 2837/2022 tertanggal tanggal 26 Januari 2022 terkait imbauan penundaan pengadaan Antropometri kit, yang bersumber dari anggaran DAK fisik Bidang Kesehatan TA 2022.

Surat kedua bernomor: PR 01.01/801/2022 tertanggal 7 Februari 2022 terkait penundaan sementara proses pengadaan USG 2D dan penyediaan makanan tambahan atau pabrikan yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Bidang Kesehatan TA 2022.

Sholeh menjelaskan beberapa alasan dan pertimbangan kenapa dua surat tersebut layak dicabut, karena dua alat kesehatan yakni USG 2D dan Antropometri Kit adalah sarana penunjang utama sekaligus implementasi program penurunan angka kematian ibu dan bayi serta penurunan stunting di Indonesia.

"Dua hal ini, kesehatan Ibu dan penurunan stunting, adalah bagian dari pemenuhan pelayanan dasar bidang kesehatan yang menjadi target RPJMN Tahun 2020-2024," katanya menegaskan.

Alasan kedua, masalah kesehatan Ibu dan penurunan stunting merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhajir Effendy di Desa Krebet dan Sidoharjo, Kecamatan Jambon.

"Desa Krebet dan Sidoharjo ini salah dua desa dengan tingkat difabel dan stunting tinggi di Kabupaten Ponorogo," jelas Sholeh.

Sementara alasan selanjutnya, terkait target output DAK fisik adalah yang menyangkut peningkatan ketersediaan dan kualitas Sarana dan Prasarana Alat (SPA) di 3.439 Puskesmas. Selain itu peningkatan status gizi bagi 410.270 ibu hamil dan 756.714 balita kurus.

Hal itu mengacu pada Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik 2022. Pada kebijkan itu, ditekankan bagaimana pelayanan dasar publik seperti dijelaskan dalam ruang lingkup, fungsi dan tujuan kebijakan DAK Fisik TA 2022. Serta Peraturan Presiden (Perpres) Juknis DAK fisik 2022.

Terkait hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.
Baca juga: IDI Bandarlampung : Imbauan Kemenkes dilematis bagi para dokter
Baca juga: Kemenkes diminta terbitkan surat penundaan pencabutan obat kanker
Baca juga: Kemenkes keluarkan imbauan perjalanan terkait virus Zika