Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merasa diuntungkan jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki hak pilih untuk mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, karena banyak pandangannya sama dengan gagasan kalangan militer. "Kalau tidak dihalang-halangi, maka saya merasa diuntungkan dengan kepemilikan hak suara TNI pada Pemilu tahun 2009 nanti," kata Gus Dur di Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Sabtu. Menurut dia, alasan diuntungkannya dalam masalah tersebut, antara lain lantaran sampai saat ini TNI sebenarnya tidak menghendaki jika provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diberikan peluang untuk merdeka. "Dalam masalah ini antara saya dengan TNI sama-sama memiliki kesamaan pandangan, maka saya sangat yakin jika nanti TNI mendukung saya," kata mantan Ketua Umum PBNU itu. Namun demikian, tokoh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut berharap, dengan TNI memiliki hak suara jangan sampai militerisme terjadi dalam proses demokratisasi di Indonesia, sehingga masalahnya tidak terfokus pada persoalan TNI memiliki hak suara atau tidak. "Seperti kita melihat peristiwa anak kecil ditabrak mobil. Jangan mempersoalkan siapa yang salah, tetapi harus menjadi pelajaran bagi orang tua, agar peristiwa itu tidak terjadi lagi," kata tokoh pendiri Forum Demokrasi (Fordem) tersebut. Menurut Gus Dur, sejarah sudah mencatat bahwa keterlibatan militer dalam konstalasi politik di tanah air telah menjadikan proses demokratisasi terhambat. Oleh sebab itu, ia mengingatkan kepada semua pihak, agar sejarah militerisme yang terjadi di tanah air tidak kembali terulang. Wacana dikembalikannya hak pilih TNI, agar dapat ikut dalam Pemilu 2009 layaknya Pemilu 1955, oleh mantan Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Soetarto sempat dikemukakan beberapa saat sebelum dirinya digantikan oleh Marsekal TNI Djoko Suyanto. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006