Partai-partai Nepal setujui perjanjian perdamaian

Kathmandu (ANTARA News) - Para pemimpin politik Nepal telah menyepakati, Selasa, perjanjian untuk merampungkan proses perdamaian lima tahun dan menggerakkan negara itu ke arah persatuan dan kestabilan setelah perang saudara yang berakhir pada 2006.

Partai-partai politik penting negara itu telah bertemu di tempat kediaman Perdana Menteri Baburam Bhattarai dan menandatangani perjanjian mengenai jumlah bekas pemberontak Maois yang akan diintegrasikan ke dalam militer negara itu -- masalah penting yang masih ada dalam proses tersebut, lapor AFP.

Mereka mengumumkan militer akan menerima 6.500 dari 19.000 pemberontak Maois yang memerangi pemerintah dalam konflik berdarah 10 tahun, dimana 16.000 orang telah tewas.

Parlemen, atau Majelis Konstituante, telah ditugasi untuk menulis konstitusi baru bagi republik muda itu, yang telah menyingkirkan monarkinya pada 2008, tapi partai-partai politik yang bersaing telah terperangkan dalam perselisihan mengenai piagam itu.

Perampungan proses damai itu dianggap sangat penting karena hal itu akan membuat persetujuan mengenai konstitusi jauh lebih mungkin.

Kelompok-kelompok terbesar -- Maois yang berkuasa, UML (Persatuan Marxis-Leninis), oposisi utama Kongres Nepal dan konglemerasi regional partai-partai Madeshi -- menyetujui pada Selasa untuk mempertahankan batas waktu 30 November bagi penyelesaian konstitusi.

Majelis telah memperpanjang tiga bulan setelah gagal mencapai konsensus mengenai dokumen itu, yang dianggap sebagai penting untuk meratakan jalan bagi pemilihan baru dan pembangunan pasca perang.

Perjanjian itu juga melibatkan partai-partai itu untuk membuat kemajuan dalam pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta badan lainnya untuk menyelidiki hilangnya hampir 1.200 orang pada saat pemberontakan Maois.

Euforia dan optimisme awal yang menyusuli berakhirnya perang saudara dan penghapusan monarki yang tidak populer segera itu telah memberi jalan pada kemarahan masyarakat dan frustrasi yang meningkat di salah satu negara termiskin di dunia itu.

Beberapa pengamat telah memperingatkan bahwa Bhattarai, yang memimpin koalisi banyak partai yang rapuh, akan menghadapi tugas berat di arena politik yang terpecah-belah di negara itu. (S008/C003)