Indonesia laboratorium bagi keragaman budaya

Paris (ANTARA News) - Indonesia merupakan laboratorium yang sangat unik bagi keragaman budaya dengan kekayaan lebih dari jumlah suku dan bahasa daerah yang dimiliki sehingga tidak berlebihan jika Indonesia diminta memberikan pandangan oleh badan PBB yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya mengenai pelestarian dan pengembangan keragaman budaya.

Ketua harian Komisi Nasional untuk United Nations Education, scientific and cutural organization (UNESCO) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arief Rahman di Paris, Selasa, mengatakan kekayaan 500 suku dengan 700 bahasa daerah dan pulau yang lebih dari 1.000 membuat Indonesia memiliki khasanah budaya yang beragam.

"Dalam pandangan UNESCO hal tersebut merupakan kedahsyatan bagaimana Indonesia bisa mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keutuhan bangsa padahal memiliki suku yang berbeda-beda," katanya menjelaskan mengapa dalam sesi khusus peringatan 10 tahun deklarasi keberagaman budaya UNESCO mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhyono sebagai salah satu pembicara.

Arief mengatakan Indonesia dengan upaya-upaya yang dilakukan selama ini dipandang oleh UNESCO dapat menjadi contoh bagaimana keragaman budaya bisa menjadi kunci dan modal utama sebuah bangsa untuk maju.

Ia berpendapat ketika pihak internasional menghargai keragaman budaya yang dimiliki Indonesia, sudah sepantasnya berbagai pihak di Indonesia juga menilai keragaman budaya dan latar belakang sebagai sebuah aset yang patut dijaga dan dikembangkan.

"Kadang-kadang orang yang didalam rumah tidak bisa melihat kekuatan rumah. Jadi apa yang harus dilakukan bangsa dan negara termasuk rakyatnya adalah sosialisasi tentang kekuatan bangsa Indonesia ini. Lalu keyakinan dan kesadaran bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar," katanya kepada wartawan.

Arief menjelaskan peran pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan budaya juga cukup penting, mengingat budaya dapat digunakan sebagai salah satu langkah diplomasi dengan nilai-nilai kedaulatan negara di dalamnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa (2/11) pagi waktu Paris atau sore waktu Indonesia dijadwalkan memberikan pidato dalam sesi khusus sidang UNESCO pada peringatan 10 tahun deklarasi keragaman budaya.

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan bahwa dalam pidatonya Presiden Yudhoyono akan berbagai pengalaman mengenai upaya pemerintah melindungi dan mengembangan budaya nasional yang beragam.

"Multikultural semua orang tahu, memang banyak untuk perbedaaan culture tapi untuk bisa memahami satu sama lain tidak cukup dengan hanya toleran. Banyak negara-negara termasuk Perancis yang melakukan bahwa ok kita tahu bahwa ada banyak perbedaan dalam budaya tapi kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa kebudayaan itu suatu kemajemukan. Karena sering kali harus balik timbul konflik," kata Julian.

Ia menambahkan,"Ini penting bagi Indonesia untuk menyuarakan apa yang bisa kita lakukan kepada dunia, pesan kita mealui pengalaman Indonesia bagaimana kontribusi pemikiran yang bisa kita berikan yang sebaiknya dlakukan dalam kemajemukan yaitu unity. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari banyak negara yang saat ini memang menghadapi persoalan yang kompleks baik di negara sendiri maupun di kawasan,"

Julian menambahkan bahwa pemahaman tentang keragaman budaya yang diimplementasikan dengan baik akan membawa kedamaian.

"Ini menarik isunya kan bagaimana bisa mendamaikan banyak pihak yang bisa sangat berbeda latar belakang budaya. Itu tidak bisa hanya semata-mata slogan dengan suatu kekayaan budaya. Itu yang mau disampaikan presiden. Karena jauh lebih penting kita melihat kenyataan bahwa perbedaan itu ada muncul potensi konflik permasalahn juga tapi bagaimana kita mengelola tanpa menutup mata terhadap perbedaan tad," tegasnya.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) merupakan organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 16 November 1945 melalui penandatanganan konstitusi UNESCO oleh 37 negara. Konstitusi itu sendiri baru berlaku pada 1946 setelah Yunani menjadi negara ke-20 yang meratifikasinya.

Badan PBB itu mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui pengetahuan dengan melaksanakan strategi yang berdasarkan prinsip dan norma universal serta nilai-nilai bersama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi/informasi.

Strategi dasar UNESCO dalam menjalankan misinya tersebut adalah dengan membuka jalan menuju ilmu pengetahuan serta memperluas komunikasi dan saling pengertian diantara sesama manusia.

Saat ini badan PBB tersebut memiliki 193 negara anggota dan tujuh asosiasi internasional.

Setiap negara anggota membentuk komisi nasional serta badan kerjasama bagi lembaga pemerintahan dan non pemerintahan nasional serta dengan organisasi. Sebagian negara menempatkan perwakilan tetapnya yang dipimpin Duta Besar sebagai penghubung.

Indonesia sendiri menjadi anggota badan PBB tersebut pada 27 Mei 1950. Pada awalnya Kepala Kantor Wakil RI pada UNESCO dirangkap oleh duta besar RI untuk Perancis. Pada 1956 pejabat yang ditunjuk mewakili RI diparcayakan pada atase pendidikan dan kebudayaan, Kemudian pada 1968 sampai 1972 jabatan itu kembali dirangkap oleh duta besar.

Dengan peningkatan keterlibatan Indonesia dalam berbagai program UNESCO termasuk pemugaran Candi Borobudur maka pada 1972 pemerintah mengangkat wakil RI untuk UNESCO dengan gelar Duta Besar, agar penanganan masalah-masalah UNESCO terutama yang berkaitan dengan kepentingan RI dapat dilakukan dengan baik.

Pada Oktober 2011, Duta Besar RI untuk Perancis Rezlan Ishak Jenie ditunjuk sebagai wakil tetap RI di UNESCO. (P008)