DPR: segera buka jalan pelabuhan Teluk Tapang

Padang (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR RI mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyegerakan pembukaan ruas jalan menuju Pelabuhan Laut Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat agar penyelesaiannya dapat lebih cepat.

"Pemerintah pusat menganggarkan dana pembangunan infrastruktur pelabuhan Teluk Tapang tahun ini sekitar Rp60 miliar. Makanya harus diiringi dengan percepatan pembukaan jalan Air Bangis-Teluk Tapang yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sumbar," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi di Padang, Selasa.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumbar II asal Fraksi Demokrat itu memimpin rombongan kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Sumbar selama dua hari guna meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur daerah itu.

Menurut dia, meski tersedia anggaran dari pemerintah pusat tapi jika pengerjaan pembukaan jalan belum dilakukan, tentu akan menghambat percepatan pembangunannya.

Mulyadi menyebutkan, anggaran untuk pembangunan pelabuhan laut Panasahan di Pesisir Selatan juga sudah dialokasikan tahun ini senilai Rp35 miliar.

Luas areal untuk rencana pembangunan pelabuhan laut Teluk Tapang sendiri mencapai 200 hektare dengan pembagian 100 hektare untuk lokasi tapak pelabuhan yang sudah dibebaskan.

Sedangkan seluas 100 hektare untuk areal pembangunan jalan menuju lokas pelabuhan yang kini masih masih menunggu pembebasan lahan kawasan hutan lindung.

Pelabuhan laut Teluk Tapang merupakan pelabuhan terbesar setelah Pelabuhan Teluk Bayur Padang dan setelah beroperasi nantinya akan memperpendek jarak angkutan truk bertonase berat.

Pasaman Barat terkenal dengan komoditas unggulan kelapa sawit, jagung dan sektor perikanan laut dan darat.

Data pemkab setempat menujukkan, luas lahan keseluruhan untuk kebun kelapa sawit di daerah itu mencapai 88.000 hektare, dengan 18 perkebunan besar dan sisanya perkebunan rakyat.

Lahan seluas itu menghasilkan 184.000 ton kelapa sawit per tahun. Sementara itu, juga terdapat sembilan unit pabrik pengelolahan turunan dari produk kebun kelapa sawit.

Pelabuhan tersebut akan bisa mendekatkan pengangkut CPO, hasil tambang dan komoditas lainnya dari Kabupaten Agam, Pasaman dan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. (SA/R014)