Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah perbatasan Indonesia dengan berpedoman kepada wawasan nusantara serta mengedepankan pembangunan keamanan dan kesejahteraan.
"Perhatian itu bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan masyarakatnya," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam sambutan yang dibacakan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Suwarno di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia dalam acara lokakarya Pertahanan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia (RI), penguatan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara.
"Selama ini masih dijumpai sejumlah persoalan terkait wilayah perbatasan tersebut seperti `illegal logging` atau pembalakan liar dan pelintas ilegal antarnegara," katanya.
Ia mengatakan, persoalan khususnya konflik wilayah perbatasan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga semua pihak.
"Jadi, penguatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan itu menjadi tanggung jawab TNI dan semua pihak," katanya.
Menurut dia, hal itu penting karena selama ini wilayah perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia beserta pulau-pulau kecil di dalamnya belum dikelola dengan baik.
"Kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan selama ini masih dilakukan secara sektoral bahkan terkadang sarat dengan kepentingan tertentu," katanya.
Lokakarya itu merupakan kerja sama antara sembilan perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Masyarakat Perguruan Tinggi Pemerhati Pengelola Perbatasan (MP4) didukung Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
Sembilan perguruan tinggi itu antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pertahanan Indonesia, Universitas Padjajaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Cendrawasih, Universitas Nusa Cendana, Universitas Mulawarman, Universitas Tanjungpura, dan ITS.
(B015*H010/H008)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
