Keputusan AS hentikan dana untuk UNESCO dipertanyakan

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR-RI Sidarto Danusubroto mempertanyakan keputusan Amerika Serikat menghentikan dana bantuan kepada Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menyusul keputusan badan itu yang memberikan keanggotaan penuh bagi Palestina.

"Jadi merupakan keprihatinan kalau sekarang Palestina masuk ke badan dunia itu, lalu dana dari sana (AS) dihentikan," kata Sidarto ketika dihubungi ANTARA melalui telepon di Jakarta, Selasa (1/11).

Keputusan penghentian dana itu, menurut Sidarto, adalah langkah AS untuk menyeret ranah UNESCO ke dalam wilayah politik.

"Ada pernyataan tentang keanggotaan (Palestina) di UNESCO itu menjauhkan solusi damai, lalu hubungannya apa? Antara (keputusan) UNESCO dengan solusi damai itu?" kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Sidarto mengatakan Indonesia harus mendukung keputusan keanggotaan Palestina itu.

"Kita harus berbahagia bahwa ini satu langkah pengakuan universal pada bangsa Palestina yang selama ini memang terzalimi," kata Sudarto yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR-RI itu.

Terkait dengan sikap Indonesia, Sidarto mengaharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu mengamati persoalan ini dengan cerdas.

"Karena UNESCO ini mempunyai program mencerdaskan bangsa dan kemanusiaan. Kalau Palestina diterima sebagai anggota UNESCO, saya kira juga (karena) Palestina memang membutuhkan bantuan UNESCO," katanya.

Sebelumnya, Amerika Serikat mengatakan, Senin (31/10), telah menghentikan pembiayaan kepada UNESCO, menyusul keputusan badan itu untuk memberikan keanggotaan penuh pada Palestina.

Juru bicara Delpu AS Victoria Nuland mengatakan keputusan oleh negara-negara anggota UNESCO untuk mengakui Palestina sebagai anggota, telah "disesalkan, terlalu dini dan merusak tujuan bersama kita (mencapai) perdamaian yang konprehensif, adil dan kekal di Timur Tengah".

UNESCO adalah badan PBB pertama dimana Palestina bergabung sebagai anggota penuh sejak Presiden Mahmud Abbas meminta keanggotaan penuh di PBB pada 23 September lalu.

AS dan sekutunya Israel menentang gerakan diplomatik Palestina di sistem PBB, melukiskan hal itu sebagai upaya untuk melangkaui proses damai yang telah berusia dua dasawarsa. Washington mengatakan hanya dimulainya kembali pembicaraan damai yang berakhir dengan perjanjian dengan Israel yang dapat menghasilkan tujuan negara Palestina.

(SDP-16)