Pemimpin militer Sudan beri isyarat siap redakan ketegangan

Khartoum (ANTARA) - Pemimpin militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan memberi isyarat dalam komentar pada Jumat (15/4) menuju langkah-langkah meredakan ketegangan di negara itu, enam bulan setelah kudeta militer.

“Kita memulai masa yang sulit dan kita semua harus memberikan kerelaan demi negara kita,” katanya, seraya mencatat situasi ekonomi dan keamanan yang memburuk di negara itu dalam komentarnya pada pertemuan Ramadhan.

"Kita siap mengedepankan apa yang kita bisa untuk menciptakan suasana dialog yang mengarah pada solusi," tambahnya.

Dia, bersama para pemimpin militer lainnya, melakukan kudeta pada 25 Oktober, mengakhiri pemerintahan bersama dua tahun dengan koalisi politik sipil setelah penggulingan Omar al-Bashir.

Sejak itu, sedikitnya 94 orang tewas akibat tindakan keras pasukan keamanan terhadap para pemrotes. Puluhan orang ditangkap.

Burhan mengatakan bahwa meski tidak ada "tahanan politik," dia bertemu dengan jaksa penuntut umum dan kepala kehakiman untuk membahas percepatan pembebasan tahanan, di antaranya adalah pemimpin politik sipil kunci.

Dia juga mengatakan mereka membahas kemungkinan meredakan keadaan darurat saat ini. Langkah-langkah seperti itu sering diminta oleh masyarakat internasional sebagai langkah membangun kepercayaan.

Burhan mengatakan langkah-langkah tersebut dibuat secara sukarela oleh beberapa kelompok politik untuk mencapai kesepakatan.

Reuters awal bulan ini melaporkan bahwa sebuah kesepakatan sedang dipertimbangkan, yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersekutu dengan militer, untuk membentuk pemerintahan baru.

Burhan sebelumnya mengatakan bahwa militer hanya akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih.

Dalam komentar pada Jumat, dia sekali lagi menyerukan agar partai-partai politik mencapai konsensus.

Burhan mengatakan bahwa, tidak seperti di masa lalu, tidak ada satu kelompok pun yang boleh mengendalikan panggung politik.

Dalam komentar sebelum dan sesudah kudeta, para pemimpin militer menuduh koalisi sipil memonopoli kekuasaan.

Burhan juga mengatakan bahwa perintah pengadilan, yang menyebabkan kembalinya sejumlah pegawai negeri yang terkait dengan rezim Bashir, akan ditinjau kembali.

Sumber: Reuters