"Ada empat warga yang diperiksa sebagai saksi oleh Kepala Seksi Moneter Ahmad Mudhor pada hari ini," kata Imam Budi selaku perwakilan warga, di Semarang, Senin.
Empat warga yang menjalani pemeriksaan selama lima jam mulai pukul 11.00 WIB di kantor Kejati Jateng adalah Mutiah, Ngadiono, Prasetyo, dan Tikno.
Ia mengatakan, dana pembebasan tanah proyek jalan tol yang diterima warga tersebut tidak sesuai dengan penghitungan harga tanah, bangunan, dan tanaman yang ada di desa setempat serta dilakukan beberapa kali.
"Mutiah yang seharusnya menerima uang tali asih sebesar Rp201,6 juta dari dua bidang tanah berukuran 326 meter persegi dan 2.070 meter persegi tersebut mendapat potongan sebanyak 10 persen dan 25 persen dengan alasan untuk biaya sertifikat tanah yang dibebaskan," ujarnya.
Menurut dia, di Dusun Deres terdapat pemotongan uang pembebasan tanah sebesar Rp242 juta, sedangkan di Dusun Nggeneng dan Dusun Balekambang belum diketahui.
"Pemotongan uang tersebut dilakukan tim pembebasan tanah pengadaan yang diduga melibatkan kepala desa setempat, tim pengadaan tanah (TPT) dan panitian pengadaan tanah (P2T)," katanya.
Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, yang dihubungi terpisah mendesak kejaksaan untuk segera memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat guna penuntasan kasus ini.
"Penuntasan kasus ini oleh kejaksaan juga dapat menjadi pembelajaran bagi kepala desa lain yang desanya terkena proyek jalan tol Semarang-Solo agar berpikir ulang sebelum melakukan pemotongan dana pembebasan tanah," ujarnya.
Menurut dia, pemotongan dana pembebasan tanah yang terkena proyek jalan tol hingga mencapai 60 persen dengan menggunakan modus untuk biaya pembuatan sertifikat tanah yang dibebaskan tersebut sangat mungkin terjadi di wilayah lain.
"Kami meminta Kejati Jateng melakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus pemotongan uang pembebasan jalan tol di Dusun Nggeneng dan Dusun Balekambang," katanya.
Terkait kasus ini, KP2KKN juga telah menyerahkan beberapa bukti-bukti seperti daftar harga tanah, bangunan, dan tanaman di Desa Kandangan dengan nomor 530/2010 serta rekapan pemotongan uang pembebasan tanah dari puluhan warga ke Kejati Jateng.
(KR-WSN/Z002)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
