Jakarta (ANTARA News) - Keputusan Kementerian Hukum dan HAM memperketat pemberian remisi bagi para koruptor membuat mantan Kepala Beppenas Paskah Suzetta, narapidana kasus suap pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004, tidak bisa segera menikmati udara bebas.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Amir Syamsuddin di Jakarta Senin menegaskan bahwa selama ia menjabat menggantikan Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM belum pernah menyetujui surat pembebasan bersyarat kecuali untuk Agus Condor.
"Selama menjabat (sebagai Menkumham) saya belum pernah setujui PB (Pembebasan Bersyarat) kecuali untuk Agus Condro. Itu hak mereka (pihak Paskah Suzetta) meminta (PB), tapi kami sudah berketetapan itu (PB) kami tangguhkan," ujar dia.
Mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta yang telah menjalani dua per tiga masa hukuman seharusnya pada 30 Oktober 2011 sudah bisa memperoleh pembebasan bersyarat.
Namun, kebijakan baru yang diterapkan Kementerian Hukum dan HAM yakni memperketat syarat remisi bagi para koruptor membuat Paskah Suzetta mungkin urung memperoleh pembebasan bersyarat.
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sebelumnya mengatakan kebijakan memperketat persyaratan memperoleh remisi yang diberlakukan kepada narapidana khusus dan selama ini telah diberlakukan terhadap narapidaa korupsi.
(V002/Z002)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
