Markas PBB, New York (ANTARA News) - Seruan Amerika Serikat (AS), agar Dewan Keamaan memeriksa dugaan penggelapan dan penyia-nyiaan dalam pasukan pemelihara perdamaian telah menyulut pertikaian sengit dengan negara Gerakan Non-Blok (GNB), sehingga dikhawatirkan akan membuat kemunduran dalam pembicaraan rumit mengenai pembaruan penting menyeluruh. Duta Besar AS John Bolton, Presiden Dewan Keamanan untuk bulan Februari, menjadwalkan pertemuan Dewan 15 anggota itu Rabu depan guna membahas "penyia-nyiaan, penggelapan dan pelecehan" dalam upaya memperoleh operasi pemelihara perdamaian PBB. Pertemuan itu direncanakan dipusatkan pada laporan audit oleh Kantor PBB Urusan Pemeriksaan Kesalahan Internal (OIOS) tentang penyimpangan dalam upaya memperoleh peran dalam operasi pemelihara predamaian yang diduga mengakibatkan kerugian bernilai puluhan juta dolar AS. Tetapi, laporan tersebut telah menyulut percekcokan sengit antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum mengenai siapa yang mesti menangani masalah itu. Kelompok negara berkembang G-77 ditambah Cina menyatakan Majelis Umum dengan 191 anggota meminta laporan OIOS tersebut dan mesti memiliki peran pimpinan dalam pengkajian. "Masalah ini miliki Majelis Umum. Semua anggota G-77 lah yang meminta laporan ini, yang sekarang ingin dibahas sendiri oleh 15 negara," kata utusan Afrika Selatan di PBB Dumisani Kumalo, pemimpin G-77 yang memiliki 132 anggota. Namun, Bolton tak memandangnya seperti itu. "Saya kira kami sama sekali bukan sedang berusaha mengambil-alih tugas Majelis Umum," katanya. Ia menimpali, "Kedua pertemuan umum yang akan kami selenggarakan pekan depan mengenai upaya untuk memperoleh peran, penyia-nyiaan, penggelapan dan pelecehan dalam operasi pemelihara perdamaian dan ekploitasi seksual serta pelecehan dalam operasi pemelihara perdamaian adalah masalah yang saya kira (dapat ditangani oleh) Majelis Umum dan Dewan Keamanan karena keduanya memiliki hak keabsahan atas semua kasus itu." G-77 awal bulan ini juga mengecam Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Managemen, Christopher Burnham, karena memberi penjelasan kepada media mengenai laporan OIOS itu bulan lalu, bahkan sebelum dokumen tersebut dibawa ke Majelis Umum. Burnham, warganegara AS, ditunjuk untuk menduduki jabatannya tahun lalu guna mendorong pembaruan besar dalam pelaksanaan managemen PBB. Kecaman itu membuat anggota Kongres AS Henry Hyde dan Tom Lantos menulis surat kepada Kumalo dan menuduh G-77 "berusaha menghalangi upaya" Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan pembersihan segera setelah terungkapnya skandal suap di departemen penetapan bagi operasi pemeliharan perdamaian PBB. "Tampaknya Kelompok 77 dan Cina lebih suka membiarkan warganegara dunia tetap dalam kegelapan mengenai ratusan juta dolar AS yang telah dicuri dari mereka oleh pejabat PBB yang korup dan perusahaan yang membuat kontrak dengan mereka," kata kedua anggota Kongres AS itu dalam surat mereka. Utusan Pakistan di PBB Munir Akram menjadi geram, dan mengatakan kepada wartawan Jumat, "Ada ketakutan yang melumpuhkan di kalangan negara Non-Blok, dan barangkali perasaan tersinggung dengan nada dan isi surat itu." Ia menimpali, "Selama bertahun-tahun sekarang telah terdapat ketegangan dan keprihatinan di kalangan banyak anggota Majelis Umum mengenai pelanggaran batas oleh Dewan Keamanan." "Ada upaya untuk mengaktifkan Majelis Umum. Anda tak dapat mengaktifkan Majelis Umum jika Dewan Keamanan terus mengambil-alih masalah dari Majelis Umum yang mestinya memiliki mandatnya sendiri," katanya. Kumalo mengecam surat dari anggota parlemen AS tersebut sebagai "sangat tak menguntungkan, sangat mengancam" dan penuh dengan "salah informasi". (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006