Koordinasi tersebut, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemko) yang bakal terkena lintasan jalan tol itu, sarannya, di Banjarmasin, Senin, menanggapi wacana pembangunan sarana dan prasarana perhubungan tersebut.
Pasalnya, menurut politisi muda PPP tersebut, tanpa koordinasi terlebih dahulu, akan sulit merealisasi pembangunan jalan ton, karena kemungkinan terkendala dengan pembebasan lahan.
"Tapi dengan koordinasi tersebut, diharapkan Pemkab dan Pemko, dimana daerahnya bakal menjadi lintasan jalan tol, akan bertanggung jawab atas pembebasan lahan," lanjut mantan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut.
Anggota DRPD Kalsel yang juga Sekjen Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka`bah itu, mengaprisiasi wacana Pemprov setempat, membangun jalan tol sebagai salah satu upaya mengurangi kemacetan arus lalu lintas dari Banjarmasin arah luar kota atau sebaliknya.
"Dengan adanya jalan tol itu nanti, diharapkan kelancaran arus lalu lintas dari/ke luar kota Banjarmasin, tidak terganggu," demikian Nasrullah.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan, menyatakan, pemerintahnya sudah sejak lama mewacanakan pembangunan jalan tol di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
Pernyataan tersebut juga merupakan bantahan terhadap pendapat sebagian masyarakat yang menganggap Pemprov Kalsel tak ada keinginan membangun jalan tol, guna kelancaran arus lalu lintas di wilayah itu.
Namun orang nomor dua di jajaran Pemprov tersebut belum bisa menyebutkan rencana panjang jalan tol dan pembiayaan yang diperlukan beserta sumber-sumber anggarannya, karena belum dimulai pra survai.
Ia menerangkan, pembangunan jalan ton tersebut, untuk tahap pertama direncanakan menghubungkan Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut (Tala).
Untuk pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan empat kabupaten/kota itu, rencananya Pemprov Kalsel melalui instansi terkait melakukan pra survai terlebih dahulu pada akhir Tahun 2011.
"Kemudian Tahun 2012, dilakukan pra studi kelayakan (feasibility study), sesudah itu, baru dimulai perencanaan pendahuluan," lanjutnya usai rapat paripurna DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (26/10) lalu.
"Kita berharap, pada Tahun 2014 bisa dimulai pembangunan jalan tol tersebut dan dalam waktu sesegera mungkin, masyarakat atau pengguna jasa angkutan jalan raya dapat menikmati fasilitas prasarana perhubungan itu," tandasnya.
Mengenai pembiayaan pembangunan jalan tol tersebut, mantan Wali Kota Banjarbaru dua periode dan tergolong sukses itu, menyatakan, hal tersebut jangan terlalu dirisaukan.
Karena, menurutnya, selain dana dari pemerintah, juga pihak swasta bisa berpartisipasi, misalnya sistem pola kerjasama dengan pihak ketiga, sebagaimana pembangunan jalan tol di daerah lain.
"Dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, kita jangan terpaku dengan pertimbangan untung - rugi secara ekonomi. Karena hal itu akan menghambat laju pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah," tuturnya.
"Oleh sebab itu, saya optimistis, pada saatnya nanti pembangunan jalan tol di Kalsel pasti terwujud, yang pada gilirannya pula pembangunan dan pengembangan wilayah akan semakin pesat," demikian Rudy Resnawan.
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
