FPKB MPR usulkan lima langkah atasi Papua

Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, mengusulkan lima langkah penting guna mengatasi problem di bumi Cendrawasih.

Pertama, pemerintah pusat maupun daerah segera membangun sekolah-sekolah berasrama milik negara, dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah atas sebanyak mungkin dengan disertai kualitas yang baik.

"Kita harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Papua. Sekolah berasrama penting untuk proses pembudayaan dan pengajaran," kata Ketua Fraksi PKB MPR RI, Lukman Edy kepada ANTARA News, Jakarta, Minggu.

Kedua, pemerintah harus segera membangun infrastruktur jalan semassif mungkin yang mampu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok Papua.

"Pembangunan infrastruktur di sana harus dijadikan program nasional, dengan kualitas nasional. Maksudnya program nasional adalah pembangunan infrastruktur jangan diserahkan kepada pemerintah daerah, karena diragukan keberhasilannya," tambah Lukman Edy.

Ketiga, untuk penanggulangan kemiskinan, sebaiknya pemerintah daerah harus melakukannya.

"Percayakan program sosial kemasyarakatan, penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan kepada pemerintah daerah, karena pemda lah yang tahu kebutuhan masyarakatnya," kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu.

Keempat, pemerintah pusat harus memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah yang menguasai asset dan kekayaan daerah.

Kelima, pemerintah pusat maupun daerah harus menciptakan dialog secara terus menerus dengan berbagai kelompok di Papua.

"Dengan komitmen jangan ada kekerasan dalam bentuk apapun. Tentara mesti dikurangi disana, polisi untuk menjaga keamanan yang diperbanyak," sambungnya.

Menurutnya, konflik Papua disebabkan oleh banyak hal, multi dimensi, antara lain adalah soal kesejahteraan, kesenjangan, pelanggaran HAM, politik internal yang belum selesai, serta faktor-faktor lain menyangkut soal sosial kemasyarakatan dan kewilayahan.

"Oleh sebab itu pemecahannya haruslah komprehensif, tidak bisa hanya parsial, menyelesaikan satu masalah tetapi menganggap enteng masalah lain," kata Lukman Edy.

Contoh penyelesaian secara komprehensif oleh pemerintah adalah seperti menyelesaikan masalah Aceh, walaupun tentunya dengan pendekatan yang berbeda.

"Untuk Papua, memang pemerintah sudah melakukan banyak hal, seperti program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, juga ada dana Otsus, yang kesemuanya baru menyelesaikan satu sisi yaitu sisi peningkatan kapasitas fiskal di Papua. Tetapi pemerintah lupa bahwa membangun Papua tidak bisa hanya dengan cara menggelontorkan sebanyak banyaknya uang kesana, yang terjadi justru kesenjangan yang semakin dalam dan kesejahteraan yang tidak merata," ujarnya.(zul)