Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengubah pola transmigrasi nasional dengan lima pendekatan yang diperkirakan akan menciptakan peserta transmigrasi sebanyak 20.500 KK dan membutuhkan dana sekitar Rp5 triliun. "Ada lima pendekatan dalam pembenahan sistem transmigrasi nasional kita ke depan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno usai Rakortas di Gedung Depkeu Jakarta, Jumat. Erman Suparno menjelaskan, pendekatan pertama adalah transmigrasi diarahkan sebagai pendukung ketahanan pangan, dengan demikian maka kebutuhan pangan akan terpenuhi dari dalam negeri sehingga tidak perlu ada impor, bahkan jika mampu Indonesia mengekspornya. Pendekatan kedua, kata Erman, transmigrasi diarahkan ke daerah-daerah perbatasan dan pulau terdepan. Wilayah-wilayah itu perlu dikembangkan dan pemerintah akan menyiapkan berbagai infrastruktur, perumahan, dan lahan. "Saya kira pemuda kita akan tertarik ke sana karena semua sudah disiapkan. Ini juga akan memberi kontribusi kepada ketahanan nasional," katanya. Pendekatan ketiga, transmigrasi diarahkan untuk pemerataan pertumbuhan daerah. Hal tersebut juga akan mengarah kepada pemerataan investasi karena setelah ada penyiapan berbagai infrastrukturnya, investor akan tertarik untuk investasi di daerah transmigrasi. "Di daerah itu akan ada produk unggulan tertentu seperti tebu, kedelai, jagung, dan lainnya, sehingga komoditas tidak impor," katanya. Pendekatan keempat, transmigrasi diarahkan untuk mengatasi masalah pengangguran. Sementara pendekatan kelima adalah transmigrasi diarahkan sebagai bagian dari sistem perencanaan ketenagakerjaan nasional. Erman memperkirakan dengan pola baru itu, jumlah peserta transmigrasi akan mencapai sekitar 20.500 KK. Mereka diprioritaskan dari warga lokal dan kekurangannya dari Jawa. Hal itu dikaitkan dengan pendekatan sosial kultural. Ia memperkirakan, pemerintah memerlukan dari APBN sekitar Rp5 triliun untuk merealisasikan pola itu, tetapi jumlah itu dapat berkurang jika ada investor masuk. Ditanya kapan pola itu dapat direalisasikan, Erman mengatakan, saat ini pola itu sedang dimatangkan, yang kemudian akan diikuti dengan pembentukan tim terpadu untuk membahas lebih komprehensif. "Tidak boleh kita menyiapkan program transmigrasi hanya sebatas siapkan lahan, kemudian memindahkan orang susah, nanti di daerah baru tambah susah," katanya. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, dengan pola baru itu maka orang pindah ke lokasi lain secara sadar dan sukarela karena daerah lain memang lebih menarik. "Pemerintah akan menyiapkan enclave (kantong) ekonomi, di sana ada industri sehingga secara sadar mereka pindah," katanya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006