MPR: Perlu langkah antisipatif hadapi dampak krisis global

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu langkah antisipatif menghadapi krisis global yang dampaknya mungkin terjadi terkait keamanan dan stabilitas pangan dalam negeri.

"Masalah pangan yang kita hadapi adalah bagian dari masalah global yang juga dihadapi negara-negara lain di dunia. Karena itu kita memerlukan langkah-langkah antisipasi agar kita memiliki ketahanan pangan yang lebih baik," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat membuka diskusi daring bertema "Mengantisipasi Ancaman Krisis Pangan Dampak Perang Ukraina-Rusia" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (13/4).

Lestari mengatakan, para pemangku kepentingan harus belajar dari berbagai konflik global saat ini dengan terus berupaya memperkuat sumber daya yang dimiliki.

Langkah itu menurut dia agar mampu memberi jaminan ketahanan pangan, setidaknya selama pemulihan untuk bangkit dari pandemi.

"Ketahanan pangan merupakan keadaan ketika semua orang memiliki akses sosial dan ekonomi terhadap kecukupan pangan yang bergizi untuk hidup produktif dan sehat," ujarnya.

Dia menjelaskan, di tahun 2020, sejumlah badan dunia menganalisa secara komprehensif tentang ancaman serta indikasi kerawanan pangan dan malnutrisi secara global berdasarkan refleksi mendalam atas situasi pandemi yang menggerogoti setiap aspek kehidupan.

Menurut dia, berdasarkan catatan Badan Pangan Dunia (FAO), kondisi itu diperparah dengan terjadinya konflik Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan kenaikan 17,1 persen harga komoditas biji-bijian dunia, termasuk barley, gandum dan jagung.

"Karena krisis yang terjadi di dunia sering kali mengganggu stabilitas komoditas pangan dunia, akibat terjadinya lonjakan intervensi perdagangan dan pembatasan ekspor pangan," katanya.

Kondisi itu menurut dia, harus segera diantisipasi dengan berbagai langkah strategis yang terukur melalui kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar negeri ini mampu mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung berpendapat setiap komoditas memiliki karakteristik yang khas sehingga perlakuan terhadap setiap komoditas harus berbeda untuk upaya perbaikan.

Dia mendesak pemerintah harus secara ketat mengawal harga-harga komoditas di tengah harga komoditas global yang bergejolak.

"Upaya pengawalan harga komoditas pernah dilakukan pemerintah dan berhasil mengendalikan harga beberapa tahun lalu. Saya kira pemerintah bisa menerapkan strategi yang sama untuk mengendalikan harga komoditas kali ini," ujarnya.

Martin menilai, kolaborasi antara instansi dan lembaga serta pemerintah pusat dan daerah harus diperbaiki sehingga upaya untuk mengatasi gejolak harga komoditas di tanah air bisa berjalan dengan baik.