BI: Pertumbuhan utang luar negeri RI turun, jadi 416,3 miliar dolar

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2022 tetap terkendali di kisaran 416,3 miliar dolar AS atau turun sebesar 1,5 persen (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN di sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta.

"Pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Februari 2022 mengalami kontraksi sebesar 1,5 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,6 persen (yoy)," katanya.

Ia memaparkan ULN pemerintah pada akhir Februari 2022 mencapai 201,1 miliar dolar AS atau terkontraksi 3,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,4 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur.

Selain itu terdapat penarikan pinjaman untuk program peningkatan daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Penarikan ULN pada Februari 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN pemerintah), dan sektor jasa pendidikan (16,5 persen).

Selain itu sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu posisi ULN swasta yang mencapai 206,3 miliar dolar AS juga terkontraksi 2 persen (yoy) pada Februari 2022, lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,8 persen pada periode sebelumnya.

Posisi utang ini disebabkan kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,1 persen (yoy).

Sedangkan, ULN lembaga keuangan juga mengalami kontraksi 4,0 persen (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; industri pengolahan; serta pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi mencapai 77 persen dari total ULN swasta.

"ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total ULN swasta," kata Erwin.

Secara keseluruhan, BI memastikan ULN Indonesia pada Februari 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif stabil di kisaran 34,2 persen, sedikit meningkat dibandingkan rasio bulan sebelumnya sebesar 34 persen.

Selain itu struktur ULN Indonesia tetap sehat, karena didominasi oleh ULN dengan tenor jangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.