"Kita mempertimbangkan berbagai hal, tetapi ada dua pertimbangan penting," kata Dino.
Gianyar, Bali (ANTARA News) - Sikap abstain Indonesia dalam masalah nuklir Iran saat sidang IAEA telah mempertimbangkan dua hal penting, yakni Indonesia mendukung hak Iran mengembangkan program nuklir damai serta ingin menjamin agar program nuklir itu tak ditujukan ke arah militer. "Kita harus membuat keputusan voting itu berdasarkan kepentingan dan pertimbangan kita sendiri sebagai negara independen," kata Juru Bicara Kepresidenan Dinopati Jalal di sela pertemuan bilateral Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali, Jumat. Indonesia, kata Dino, tidak asal mendukung Iran dan juga tak akan menentang Iran. "Kita mempertimbangkan berbagai hal, tetapi ada dua pertimbangan penting," kata Dino. Pertama, Indonesia mendukung hak Iran mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai karena itu hak setiap negara, sesuai dengan konvensi Internasional. Kedua, Indonesia seperti juga masyarakat internasional ingin mendapat jaminan program nuklir Iran tidak ditujukan untuk kepentingan militer. Namun, kata Dino, hingga saat ini masyarakat internasional masih terpecah belah dalam masalah nuklir Iran tersebut. Dalam voting Badan Energi Atom Internasional (IAEA), ia mengatakan sebanyak 27 negara setuju masalah nuklir Iran dibawa ke Dewan Keamanan PBB, lima negara termasuk Indonesia abstain, sementara tiga menentang. Negara berkembang sendiri juga terpecah tiga, mereka yang mendukung dibawa ke dewan keamanan PBB antara lain India, Ghana, Mesir, Yaman dan Srilanka. Sementara yang abstain antara lain Indonesia, Belarusia, Libya dan Afrika Selatan, sementara yang menentang Syria, Kuba dan Venezuela. Komposisi itu juga menunjukkan negara Islam terpecah belah. Bagi Indonesia, kata Dino, yang terpenting adalah penilaian obyektif dari IAEA terhadap masalah nuklir Iran yang akan dikeluarkan pada 6 Maret. Jadi sebelum Indonesia mendengar hasil laporan IAEA itu, maka Indonesia belum bisa meyakini apakah program nuklir Iran itu benar untuk tujuan damai atau tidak. "Makanya kita ambil sikap abstain tersebut," katanya. Dino mengatakan, keputusan abstain tersebut adalah keputusan pemerintah Indonesia dengan pertimbangan Indonesia tidak mau tergesa-gesa membawa masalah nuklir Iran ke DK PBB serta masih menunggu laporan IAEA. Mengenai permintaan Hassan mundur dari posisi Menlu, Dino hanya mengatakan bahwa sikap abstain adalah posisi pemerintah Indonesia. Ia juga mengingatkan, bahwa selama ini pemerintah sudah bertindak konstruktif. Presiden juga telah menelpon Sekjen PBB Kofi Annan dan meminta Menlu Hassan untuk ke Teheran untuk membahas nuklir Iran, bahkan pada 23 Februari, Menlu Iran akan ke Jakarta. "Itu menunjukkan Iran juga apresiatif terhadap peran Indonesia," kata Dino. Mengenai Menlu Hassan sendiri, Dino mengatakan bahwa ia adalah diplomat Indonesia terbaik saat ini, sangat kompeten serta dihormati di kalangan masyarakat internasional.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
