Jakarta (ANTARA News) - Rapat Pimpinan (Rapim) DPR menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang abstain dalam sidang Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency - IAEA) di Wina Austria, 4 Februari. "Rapim DPR menyesalkan diplomat pemerintah yang abstain dalam sidang itu," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di sela-sela acara pembukaan "Kaderisasi Nasional PKB" di kantor DPP PKB, Kalibata, Jakarta, Rabu. Dikatakannya, sikap abstain pemerintah yang diwakili Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menunjukkan Indonesia tidak punya sikap. Padahal, suatu ketika nanti Indonesia juga akan butuh tenaga nuklir, misalnya untuk pembangkit listrik, sehingga jika Indonesia tidak mendukung program itu maka nantinya akan ketinggalan. "Saya pribadi sangat menyesalkan. Itu menunjukkan diplomasi kita tidak cerdas," kata Ketua Umum DPP PKB hasil Muktamar Semarang itu. Sidang IAEA yang diikuti 35 negara anggotanya memutuskan melaporkan program nuklir Iran ke Dewan Keamanan (DK) PBB karena dikhawatirkan negara itu mengembangkan nuklir untuk persenjataan. Sebanyak 27 dari 35 negara mendukung resolusi itu. Sementara itu tiga negara menolak, yakni Kuba, Suriah, dan Venezuela. Indonesia bersama Aljazair, Belarusia, Libya, dan Afrika Selatan mengambil sikap abstain. Sementara itu saat memberi sambutan pada acara pembukaan pelatihan kader tersebut, Muhaimin menyatakan, PKB secara sistematis akan membentuk kadernya menjadi politisi yang unggul dan memiliki jiwa kenegaraan yang kuat. "PKB harus melahirkan politisi-politisi yang ulung dan bersikap negarawan. Ulung dalam arti tidak hanya menjadi jago kandang, tetapi bisa bertarung di luar," katanya. Dikatakannya, untuk mencetak politisi andal diperlukan pelatihan kader yang berlanjut. Menanggapi pernyataan Ketua Umum Dewan Syura PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa ada lima fungsionaris DPP PKB yang akan diminta mengundurkan diri karena telah melakukan tindakan tercela, Muhaimin mengaku belum mengetahui siapa saja yang dimaksud. Gus Dur sendiri mengungkapkan lima fungsionaris PKB akan diminta mundur saat menyampaikan pidato di acara yang sama. Namun ketika ditanya siapa saja orang-orang yang dimaksudkannya itu, Gus Dur tidak bersedia menjelaskan.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006