Tiga BUMD DKI catat nol persen penyerapan Penyertaan Modal Daerah 2021

hotel kami digunakan untuk tenaga medis dan isolasi warga

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta mencatat nol persen penyerapan Penyertaan Modal Daerah (PMD) 2021 sebagai akibat pandemi COVID-19 serta dana yang baru bisa dicairkan pada akhir tahun.

"Karena pandemi, ada permintaan dari Satgas COVID, hotel kami digunakan untuk tenaga medis dan isolasi warga yang terdampak sampai 31 Maret 2022," kata Direktur Utama Jakarta Tourisindo (Jaktour) Novita Dewi melalui keterangan tertulis DPRD DKI, Rabu.

Selain Jaktour, dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI pada Selasa (12/4), juga tercatat dua BUMD lain yang nol persen penyerapan PMD 2021 yakni Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya.

Novita menjelaskan PMD yang diberikan kepada Jaktour melalui APBD 2021 sebesar Rp138,8 miliar.

PMD tersebut rencananya akan digunakan untuk merevitalisasi sejumlah hotel milik pemerintah.

Namun kegiatan terpaksa urung dilaksanakan karena hotel-hotel yang itu mendapat penugasan menampung tenaga kesehatan dan tempat isolasi warga selama pandemi.

Alasan berbeda disampaikan Food Station yang tidak menyerap PMD 2021 sebesar Rp50 miliar.

Direktur Keuangan dan Umum Food Station Budi Santoso mengatakan penyebab belum terserapnya modal daerah itu karena soal pencairan PMD yang baru diterima pada 29 Desember 2021.

"Sedangkan sesuai tata kelola, anggaran tersebut belum bisa kami gunakan karena harus menunggu (Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan RUPS baru akan kami jadwalkan 29 April besok," ujarnya.

Senada dengan Budi, Direktur Utama Sarana Jaya Agus Himawan mengatakan belum optimalnya penyerapan PMD karena pencairan baru pada akhir tahun 2021.

Meski demikian, Sarana Jaya menyerap sebesar Rp48,1 miliar atau 27 persen dari Rp175 miliar PMD yang diberikan pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyayangkan kondisi itu karena banyak program kerja atau penugasan yang diberikan langsung pemerintah kepada BUMD.

"Karena itu kami akan perketat pemberian PMD ke depannya. Kalau memang tidak mampu mengeksekusi segera, tidak kami berikan," ujarnya.

Komisi B DPRD DKI mencatat berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2021, BUMD yang mencatatkan optimalisasi penyerapan APBD adalah PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).

Sedangkan, tujuh BUMD lainnya hanya mencatatkan penyerapan di bawah 70 persen yakni Perumda Air Minum (PAM) Jaya menyerap 10,36 persen.

Kemudian, Sarana Jaya menyerap 27 persen, Perumda Pasar Jaya menyerap 35 persen dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) 61 persen.
Baca juga: KPK mendorong implementasi SMAP ke BUMD DKI ciptakan budaya integritas
Baca juga: DKI percayakan pembangunan pabrik minyak goreng kepada BUMD
Baca juga: Untuk pasokan beras Jakarta, Food Station gandeng petani Karawang