Bupati Mimika perlu fasilitasi pertemuan bahas keamanan

Timika (ANTARA News) - Anggota Komisi A DPRD Mimika, Athanasius Allo Rafra mengharapkan Bupati Klemen Tinal memfasilitasi pertemuan antara pimpinan TNI, Polri, jajaran Muspida dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas masalah keamanan di wilayah itu

Berbicara kepada ANTARA di Timika, Jumat, Allo Rafra mengatakan akhir-akhir ini situasi dan kondisi kamtibmas di Mimika cukup rawan sehingga menjadi sorotan akibat serentetan kasus penembakan oleh orang tak dikenal di areal Freeport yang telah merenggut delapan nyawa manusia.

Belum lagi masalah mogok karyawan Freeport Indonesia yang berimbas pada banyak hal, termasuk mengancam kelancaran arus transportasi udara ke Bandara Timika.

"Peristiwa kekerasan sudah begitu banyak terjadi di Mimika akhir-akhir ini. Mari kita duduk sama-sama. Saya berharap Pemda Mimika dapat mengambil peran untuk mengundang pimpinan TNI, Polri dan semua tokoh masyarakat untuk menyikapi bersama masalah ini," tutur Allo.

Salah satu dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat Mimika akibat maraknya teror penembakan di areal PT Freeport yaitu saat ini ratusan kepala keluarga di Kampung Nayaro lari meninggalkan kampung halaman mereka untuk mengungsi ke Kota Timika dan tempat-tempat lain yang dianggap aman.

Menurut Allo Rafra, masalah di Nayaro bukan sekedar menipisnya persediaan bahan makanan masyarakat setempat, tetapi juga menyangkut aspek keamanan dan kenyamanan hidup secara menyeluruh. Hal serupa juga menjadi kerinduan karyawan PT Freeport dan keluarganya.

"Jalan keluarnya bukan cuma menyediakan bahan makanan untuk mereka, tapi bagaimana menciptakan rasa aman agar orang bisa hidup normal tanpa rasa takut dan khawatir," ujar wakil rakyat dari PDI-Perjuangan itu.

Masalah keamanan, katanya, bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat TNI dan Polri, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat di Mimika.

Bisa Saja Dimanfaatkan

Allo Rafra juga menambahkan, aksi mogok kerja ribuan karyawan PT Freeport di Timika selama lebih dari satu bulan terakhir bisa saja dimanfaatkan oleh pihak lain untuk membuat situasi di Mimika semakin tidak kondusif.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika, Dionisius Mameyao mengatakan Pemkab Mimika siap memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Freeport dengan PUK SPSI jika proses bipartit yang sementara berlangsung mengalami jalan buntu.

"Kami masih memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perundingan bipartit. Bilamana mengalami jalan buntu maka Pemda Mimika siap memfasilitasi kembali," ujar Dion.

Menurut dia, dalam perundingan lanjutan yang kembali digelar sejak Jumat (21/10) hingga Kamis (27/10), ada hal positif yang berkembang dalam perundingan tersebut yaitu manajemen PT Freeport sudah menaikkan tawaran kenaikan upah pekerja dari 25 persen menjadi 28 persen. Sedangkan PUK SPSI sebaliknya menurunkan tawaran mereka yaitu meminta kenaikan upah sebesar 7,5 dolar AS per jam hingga 33 dolar AS per jam.

"Kami sangat berharap kedua belah pihak bisa menyelesaikan sendiri perundingan untuk membahas kenaikan upah pekerja, tapi kalau memang pada akhirnya tidak ada kesepakatan maka Bupati Mimika akan memediasi perundingan antara manajemen PT Freeport dengan PUK SPSI," kata Dion. (E015/A011)