Jakarta (ANTARA News) - Panitia Kerja (Panja) Imigrasi Komisi III DPR dipimpinan Fachri Harahap akan memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Hamid Awaluddin terkait dengan persoalan imigrasi yang banyak mendapat sorotan publik akhir-akhir ini. Hal itu disampaikan Fachri Harahap kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, jumat berkaitan dengan langkah Panja Imigrasi DPR yang mengusut berbagai persoalan di imigrasi. Fachri yang berasal dari Fraksi PAN DPR itu juga mengungkapkan, selain Hamid Awaluddin, pihaknya akan memanggil direksi PT Duta Mustika, PT Datamas, PT Scofindo, bekas Sekjen Depkumham Hasanuddin serta pengurus koperasi yang selama ini menjadi kepanjangan tangan Dephuk HAM dalam urusan pembuatan paspor. Selain itu para pejabat di lingkungan Dephuk dan HAM yang memiliki kaitan dengan urusan keimigrasian akan diminta keterangan. "Ya, semua akan kita panggil. Mehuk HAM Hamid Awaluddin juga kita undang untuk memberikan penjelasan secara jelas dan jujur tentang masalah-masalah keimigrasian. Kalau kita pangil tak boleh mengelak. Kalau mengelak, ada konsekuensinya," katanya. Fachri Harahap yang Wakil Ketua Komisi III DPR mengatakan, paspor hanya "entry point" bagi Panja Imigrasi untuk mengetahui lebih jauh soal keimigrasian secara komprehensif. Untuk itu ia meminta semua pihak termasuk Menhuk HAM Hamid Awaluddin tidak curiga terlalu jauh. "Kalau memang merasa tidak menyalahi prosedur dan melanggar aturan yang ada, maka tidak perlu takut," katanya. Menjawab pertanyaan, politisi PAN itu kembali mengingatkan, urusan keimigrasian jangan dilihat dari sisi pembuatan paspor saja. Karena itu, Panja yang dipimpinnya ingin meneropong penyelenggaraan keimigrasian secara lebih menyeluruh. Masalah yang akan disorot misalnya tentang pemilikan paspor ganda (lebih dari satu) sebagaimana yang dikeluhkan Hamid Awaluddin, pemakaian visa turis untuk menetap lama dan bekerja di Indonesia. "Kita juga ingin tahu berapa sebetulnya jumlah orang asing yang masuk dan bekerja di Indonesia. Mengapa masalah ini terjadi, siapa yang main," kata Fachri Panja tersebut akan mulai bekerja pada akhir pekan depan. Sekarang Panja tengah menginventarisir masalah dan menyusunnya menjadi sebuah agenda yang untuk dijalankan. Anggota Panja Imigrasi Arbab Paproeka menambahkan, pemanggilan direksi PT Duta Mustika dan Datamas sangat perlu karena pada Raker dengan Komisi III DPR, Hamid mengatakan, kontrak pembuatan paspor dengan PT Datamas tak dilanjutkan tetapi dialihkan pada koperasi sebagai pelaksana pembuatan paspor.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
