DKI percepat serapan anggaran PEN untuk penanganan banjir

Anggaran itu untuk membebaskan lahan di Cawang dan Rawajati

Jakarta (ANTARA) - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mempercepat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih tersisa sebanyak Rp270 miliar salah satunya untuk pembebasan lahan penanganan banjir.

"Kami lagi berproses, dana masih bisa dipakai. Kami akan membuat 'timeline' yang baru, mudah-mudahan bisa optimal memanfaatkan dana tersebut," kata Kepala Dinas SDA DKI Yusmada Faizal di Jakarta, Rabu.

Menurut dia dari total sisa anggaran PEN sebesar Rp371 miliar, hingga April 2022 baru terserap Rp105 miliar.

Anggaran itu untuk membebaskan lahan di Cawang dan Rawajati.

Sisanya, lanjut dia, sebesar Rp270 miliar akan fokus dilaksanakan hingga Juni 2022.

Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk penanganan banjir yang harus direalisasikan sesuai target awal pada Maret 2022.

Namun, hingga target berakhir, DKI Jakarta baru merealisasikan anggaran PEN sebesar Rp764,5 miliar.

Pemerintah Pusat kemudian memberikan perpanjangan waktu penyerapan PEN hingga Juni 2022.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Dinas Sumber Daya Air DKI bergerak cepat dengan diberikannya kembali perpanjangan waktu oleh Pemerintah Pusat hingga Juni 2022.

"Bulan lalu masih tersisa anggaran Rp371 miliar. Padahal sudah ada toleransi dari pusat yang awalnya diperpanjang sampai Maret, sekarang diperpanjang sampai Juni. Mudah-mudahan cepat direalisasikan," katanya.

Pihaknya menyarankan Dinas SDA menggandeng sejumlah pihak untuk membantu proses pembebasan lahan di antaranya Dinas Perumahan dan Badan Pertanahan Nasional DKI, sampai Kejaksaan agar tidak ada masalah hukum kemudian hari.

Ida menyebut kendala yang terjadi selama ini adalah tidak menemukan kesepakatan harga saat negosiasi.

"Kami harap ada komunikasi yang baik atau kalau ada kendala harga, kami kan bisa duduk bareng atau ada kompensasi mereka ditempatkan di rumah susun. Kalau ada surat yang bermasalah bisa konsinyasi atau dititip di pengadilan," ucap Ida.
Baca juga: 6.147 usulan dihasilkan dalam Musrenbang Jakarta Timur tahun 2023
Baca juga: Khawatir bermasalah, DKI hati-hati bebaskan lahan untuk normalisasi
Baca juga: Dinas SDA DKI tambah 20 alat berat penanggulangan banjir