Namun, orang banyak rupanya tidak melihat aspirasi itu gigih diperjuangkan oleh mereka yang menyandang predikat wakil rakyat. Alhasil, publik pun bersuara lebih negatif dari sebelum-sebelumnya.
Hasil jajak pendapat Kompas yang dipublikasikan 18 April 2011 misalnya, mengungkap pandangan publik mengenai menurunnya kualitas dan citra DPR.
Menurut jajak pendapat itu, citra buruk DPR periode 2009-2014 naik dari 64 persen menjadi 68,8 persen (sampai April 2011). Pun demikian dengan pandangan awam atas kinerja wakil rakyat itu. Kinerja buruknya meningkat dari 54,7 persen (September 2009) menjadi 60,9 persen pada Januari 2011.
Kendati begitu, rakyat tetap berharap DPR berjuang demi mereka untuk kehidupan lebih baik, tentunya termasuk dalam bernegara.
Masih ada banyak bagian di DPR yang konsisten memperjuangkan rakyat, seperti diklaim oleh wakil-wakil rakyat yang selama memang terkenal berusaha menyalurkan suara publik. Eva K. Sundari misalnya.
"Masih ada anggota DPR yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata anggota komisi III DPR dari Fraksi PDIP itu kepada ANTARA.
Ya, mungkin begitu. Tapi suara publik, seperti terangkum dalam jajak pendapat Kompas di atas, tetaplah harus didengar.
Kenyataannya, suara miring rakyat kepada DPR cenderung mengeras, sampai-sampai ada yang menyesali telah bersuara pada pemilu lalu.
"Saya menyesal memberi suara pada Pemilu 2009 lalu," kata Sumono (48).
Tukang ojek di Pasar Baru, Jakarta, ini melanjutkan, "Sepertinya tidak ada pengaruhnya saya memilih atau tidak, tidak ada yang berubah lebih baik.”
Dia berkali-kali ganti mata pencaharian. Selama itu pula dia merasa tidak ada satu pun bagian dari sistem penyelenggara negara yang membantunya. Bahkan ketika dia harus membiaya anak-anaknya bersekolah
"Katanya anggaran pendidikan sudah dinaikkan, nyatanya saya masih harus membayar macam-macam untuk keperluan sekolah anak saya,”kata Sumono setengah bersungut.
Sementara Tety Suhaerti (40), buruh di Jakarta, menyuarakan kekhawatiran akan nasib buruhnya jika RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diberlakukan.
Tety dan ribuan buruh lainnya sempat berdemo di depan Gedung DPR pada minggu lalu untuk menuntut RUU BPJS dibatalkan. Mereka merasa inisiatif keundang-undangan itu akan merugikan kaum buruh.
Menurut Tetty, dan para buruh lainnya, jika RUU BPJS disahkan, maka mereka --kaum buruh-- akan terbebani oleh iuran yang harus dibayarkan setiap bulan kepada penyelenggara jaminan sosial.
"Seharusnya wakil itu membela rakyat,bukannya malah semakin memberatkan," kata Tety.
Tety meradang, saat dia dan ribuan rekannya sesama buruh mengadu kepada DPR, tak ada satu pun anggota Pansus RUU BPJS yang mau menemui mereka.
"Perwakilan kami yang diizinkan masuk pun tidak diberi solusi, cuma janji,” sambungnya.
Tety tidaklah bodoh. Dia merasa tuntutan kaum buruh memang dilindungi konstitusi, UUD 1945. "Saya tidak tahu persisi bunyinya, tapi saya tahu bahwa mendapat jaminan sosial adalah hak setiap rakyat,” katanya.
Maksud Tety adalah peraturan dalam UUD 1945 bahwa jaminan sosial merupakan kewajiban negara terhadap seluruh rakyat sebagai perwujudan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak warga negara.
Ada pula yang menganggap anggota DPR hanya bekerja setengah-setengah, tidak tuntas.
"Yang diurus tidak pernah selesai, contohnya kasus century, apa kelanjutannya? Apa hukumannya? Dana ‘bailout’ itu yang dipakai uang rakyat lho..”
Suara lebih keras dilontarkan oleh Ardhyati Aulia (26), karyawati salah satu perusahaan swasta di Jakarta.
Ardha merasa banyak persoalan yang seharusnya DPR berperan aktif menyelesaikannya, malah tidak kunjung diatasi. Dia menyebut kasus Bank Century sebagai salah satu misal.
Pada Pemilu 2009, Ardha mengaku memberikan suara kepada partai dalam barisan yang sekarang tengah berkuasa. Kini, seperti Sumono, dia mengaku menyesal telah memilih.
"Saya kecewa sekali dengan kinerja wakil rakyat, mereka sibuk studi banding ke luar negeri, padahal banyak masalah yang belum diberi solusi," katanya.
Agaknya adalah lebih baik untuk tidak terlalu reaktif membela diri dari keluhan-keluhan rakyat seperti ini. Mungkin Indonesia --rakyat dan DPR sendiri-- memerlukan lebih banyak waktu untuk mempertemukan aspirasi dengan perwujudannya.
"Demokrasi di Indonesia sedang berjalan ke arah perubahan yang lebih baik, pun yang duduk di DPR, semua perlu proses,” kata Eva Sundari.
Eva benar, namun siapa lagi yang mesti tanggap kepada keluhan rakyat, jika bukan wakil rakyat. (*)
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
