"Untuk pemerintah, kita tadi sudah ada rencana misalnya pembiayaan tidak terpakai itu bisa digunakan untuk pembiayaan yang lain atau mengurangi penerbitan surat utang negara," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa malam.
Menkeu memberikan contoh mengenai batalnya pembangunan gedung DPR senilai Rp800 miliar, sehingga dana tersebut tidak terserap maksimal dan masuk kedalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
"Kalau seandainya tidak jadi artinya sejalan dengan komitmen bahwa pembangunan yang tidak prioritas khususnya pembangunan gedung atau fasilitas yang tidak prioritas, kita akan tunda. Artinya (anggaran) tidak digunakan saja, dikembalikan pada pemerintah sepenuhnya," ujarnya.
Namun menurut Menkeu, target penerbitan obligasi negara serta keinginan untuk menarik pinjaman luar negeri hingga akhir tahun masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
"Kami sudah punya rencana untuk 2011 akan menerbitkan netto bond berapa dan gross bond berapa, semua masih sama dengan rencana" katanya.
Sedangkan untuk sisa ruang dari target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pengelolaan Utang akan mengkaji aspek perekonomian terkini terlebih dahulu untuk menentukan kebijakan.
"Hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kemenko Perekonomian," ujar Menkeu.
Hingga saat ini pemerintah secara rutin telah menerbitkan SBN sebesar Rp182 triliun dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp211 triliun untuk memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2011.
Untuk sisa penerbitan sebesar Rp29 triliun, pemerintah masih mempunyai pilihan dengan menerbitkan sukuk global maupun dengan cara lelang SUN yang bisa diputuskan hingga Desember mendatang. (S034/S006)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
