Menperin dan Mendag sepakat tingkatkan produksi rotan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sepakat akan meningkatkan produksi rotan nasional pada kuartal keempat 2011.

"Kami dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan beserta Kementerian Kehutanan yang juga turut dalam diskusi 1,5 hingga 2 jam tadi sepakat untuk meningkatkan produksi rotan nasional pada kuartal empat tahun ini," ujar Hidayat saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa.

Hidayat mengatakan produksi rotan pada kuartal sebelumnya sebanyak 98 ribu ton dengan rincian untuk ekspor sebesar 33 ribu ton dan 66 ribu didistribusikan ke pasar lokal.

"Saat diskusi tadi kami menghitung angka penyerapan nasional rotan yang dihasilkan termasuk yang di Sulawesi, angka ekspornya, dan juga kami membahas bagaimana kinerja industri rotan dapat ditingkatkan sehingga kebutuhan bahan baku rotan untuk domestic market tetap bisa dipenuhi," ujarnya.

Selanjutnya, Hidayat menuturkan bahwa ia dan Gita akan melakukan kunjungan langsung ke sentra industri rotan di Cirebon pada Jumat ini (28/10).

"Saya dan Mendag akan ke Cirebon Jumat nanti. Saya juga mengajak Gubernur Sulawesi Barat dan Gubernur Sulawesi Tengah untuk ikut bersama kami," ujarnya.

Gubernur Sulawesi Barat Adnan Anwar Saleh ikut dalam diskusi tersebut dan merencanakan untuk membangun sentra industri rotan di Sulawesi Barat, kata Hidayat.

"Kami setuju dengan rencana Gubernur Sulbar yang ingin membangun sentra industri rotan di wilayahnya, kami mendukung seperti sentra industri rotan di Palu (Sulteng) dan juga Kendari yang sedang berjalan," ujar Hidayat.

Selanjutnya terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang ketentuan ekspor yang sudah habis masa berlakunya sejak 12 Oktober 2011 lalu, Hidayat mengatakan perlu adanya perpanjangan dan revisi dari peraturan tersebut.

"Perlu revisi untuk Permendag No.36 tersebut untuk mengakomodasi hulu dan hilir indutri rotan ini sehingga tidak ada pihak yang dirugikan." tukasnya
(T.SDP-08/S025)