Demo mahasiswa di Samarinda berjalan kondusif

Samarinda (ANTARA) - Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli menyebutkan, demo 11 April oleh sejumlah mahasiswa di Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) di depan Kantor DPRD Kaltim berjalan kondusif.

"Alhamdulillah, semua berjalan lancar berkat kerja sama seluruh pihak, terutama rekan-rekan mahasiswa yang demo ini merupakan orang-orang intelektual yang berkomitmen sama dengan kita untuk tetap menjaga kondusifitas dalam penyampaian aspirasi," kata Ary di Samarinda, Senin.

Ary menyatakan, sedikitnya ada 800 personel yang diturunkan untuk melakukan pengamanan. Awalnya hanya 400 personil diturunkan, kemudian ditambah 50 persen hingga jumlahnya sebanyak 800 personel.

Hal itu dikatakannya, melihat perkembangan situasi di lapangan yaitu naiknya jumlah aksi demo, jadi dilakukan tambah pasukan agar pelayanan dalam pengamanan betul-betul maksimal dan masyarakat atau rekan-rekan mahasiswa terlayani dengan baik.

Menurut Ary, kondusifitas tersebut bisa terwujud karena pada prinsipnya pihaknya membangun komunikasi intens serta komitmen dengan mahasiswa. Selain itu anggota DPRD Kaltim juga turut berpartisipasi menanggapi aspirasi rekan-rekan mahasiswa.

Tak hanya itu, kondusifitas semakin terlihat setelah peserta aksi selesai melakukan demo melakukan kegiatan bersih-bersih dengan memungut sampah di sekitar lokasi demo.

"Kebersihan sebagian dari iman, kemudian saat ini bulan suci Ramadhan di mana setiap amal atau kegiatan baik yang kita lakukan dilipatgandakan pahalanya," ujar Ary.

Sementara Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK yang menemui para pendemo menyatakan, memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa yang melakukan aksi demo di halaman gedung DPRD Kaltim.

"Tuntutan itu sudah kita tanda tangani bersama. Segera dalam waktu dekat akan kita sampaikan ke DPR RI," tegasnya.

Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam dalam aksi tersebut menyampaikan tiga tuntutan yakni menolak dan membatalkan kenaikan BBM, menolak dan membatalkan kenaikan PPN, serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024.