Warga Papua menghadap DPR, desak teror diusut

apakah kami harus membela OPM terlebih dahulu sehingga lebih jelas bisa dihukum atau dibunuh jika berkhianat pada negara ini?

Jakarta (ANTARA News) – Puluhan warga Papua yang tinggal sekitar PT Freeport mendatangi Komisi III DPR guna menuntut diusutnya kasus teror di daerahnya.

Solihudin, Ketua perwakilan warga Kuala Kencana, Timika, dan Tembagapura di Papua Barat itu, mengatakan kekerasan di lingkungan PT Freeport itu sudah terjadi sejak Juli 2009 dan baru-baru ini 11 orang tewas akibat kekerasan itu.

Bahkan, katanya, hanya tiga jam sepulang anggota Komisi IX DPR dari Papua pada 20 Oktober, seorang pegawai Freeport dibunuh.

“Kami sempat berpikir, apakah seandainya yang dibunuh itu adalah salah satu anggota DPR, maka teror di Papua akan diusut tuntas?” katanya.

Solihudin mengaku telah melapor dan meminta penegak hukum dan pemerintah mengusut kasus itu sejak Juli 2009. “Tapi tidak ada yang menanggapi,” kata Solihudin.

Ia dan rekan-rekan sedaerahnya akhirnya mendatangi Komisi III yang mengurusi hukum, HAM dan keamanan. “Kami tidak tahu lagi ke mana harus mengadu jika di sini pun nanti kami tidak mendapat solusi."

Teror ini menggangu semua kalangan, termasuk para pendidik di daerah tersebut, di antaranya guru di Kuala Kencana yang tak bisa lagi mengajar karena faktor keamanan.

“Selain pendidik, saya juga seorang ibu dari anak-anak yang seharusnya bermain dan menikmati hidup, bukan terseandera ketakutan,” kata Shabrina, guru SD di Kuala Kencana yang asli Papua.

Mengatasnamakan ibu-ibu tanah Papua, Shabrina mengharapkan DPR mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas terror di daerahnya itu agar tercipta keamanan dan kedamaian.

“Demi generasi penerus bangsa ini, apakah kami harus membela OPM terlebih dahulu sehingga lebih jelas bisa dihukum atau dibunuh jika berkhianat pada negara ini?” Katanya.

Menanggapi keluhan mereka, anggota Komisi III Nurdiman Munir dari Partai Golkar menjawab, “Jika perlu kami usulkan korban-korban yang tewas di Papua menjadi pahlawan nasional.”

Sementara Eva K. Sundari dari PDIP berjanji mengupayakan pengusutan kasus kekerasan di Papua itu sampai tuntas.

“Saya pribadi sebagai anggota DPR merasa sangat berterima kasih bahwa Anda sekalian sebagai warga Papua masih mau mengadu kepada Komisi III dan mempercayai kami sebagai wakil rakyat,” kata Eva. (*)

SDP-01