Jakarta (ANTARA News) - Pendidikan wajib militer di kalangan mahasiswa perlu dihidupkan lagi karena diyakini mampu menjaga Pancasila dan meningkatkan rasa nasionalisme yang akhir-akhir ini menurun.
Mahasiswa, sebagai sebuah kelompok strategis yang selalu menempatkan diri sebagai agen perubahan, sudah mendesak untuk diterapkannya wajib militer sebagai pengganti OPSPEK yang tidak jelas tujuan dan hasilnya.
"Wajib militer di kalangan mahasiswa sangat berpotensi mengawal semangat nasionalisme dan Pancasila, ditengah tengah derasnya pengaruh liberalisme dan paham-paham multinasional yang dapat merusak ke Indonesiaan kita yang beragam ini," kata Ketua Fraksi PKB MPR RI, Lukman Edy di Jakarta, Selasa.
Wajib militer di kalangan mahasiswa, kata dia, tidak bertentangan dengan konstitusi.
"UUD 1945 sendiri memang mengamanahkan sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung untuk menjaga integritas dan keutuhan NKRI," tambahnya.
Ia menambahkan, upaya internalisasi idiologi kebangsaan harus dilakukan dengan berbagai bentuk dan massif.
"Di sektor pendidikan sudah selayaknya ada kurikulum tentang idiologi kebangsaan, di kalangan aparatur negara, idiologi Pancasila harus dijadikan program pengembangan kapasitas birokrasi, sedangkan di partai politik, 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) harus menjadi bagian tugas pendidikan politik," kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu.
Dari hasil survei yang dilakukan berbagai instansi, ada hal yang mengejutkan dimana banyak rakyat Indonesia yang anti Pancasila.
"Paling tidak 50 juta rakyat Indonesia anti Pancasila. Angka ini tentu mengejutkan tapi ini memang hasil dari survei secara acak dari berbagai institusi akhir tahun 2011 ini," kata Lukman Edy.
Ia menyebutkan, dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 27 % rakyat Indonesia merasa tidak memerlukan Pancasila. Bahkan, penelitian seorang Profesor dari UIN Jakarta menyimpulkan 28 % setuju dengan radikalisasi, dan sebuah lembaga kajian di Jakarta menyatakan 19 % pemuda Indonesia menghendaki syariat Islam sebagai dasar negara.
"Angka sebesar ini seharusnya lampu kuning buat Indonesia, dan sekaligus seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah," kata Lukman Edy. (zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
