kita baru bicara antisipasi bukan sanksi
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mempertimbangkan untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar pengikut demo mahasiswa di depan Gedung DPR.
Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi pelajar di wilayahnya ikut demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di DPR.
"Saya kira itu nanti kita akan pikirkan ke depan (cabut KJP) karena kemarin, kita baru bicara antisipasi bukan sanksi," kata Muhammad Anwar di Jakarta, Senin.
Anwar juga meminta pihak sekolah untuk ikut mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan melakukan aksi demo di depan DPR.
Baca juga: Demo mahasiswa, polisi tangkap puluhan remaja-pelajar SMA di Monas
"Sudah saya imbau sesuai dengan hasil rapat kita kemarin, bersama para kepala sekolah, Kasudin, agar memperhatikan sekolah-sekolah khususnya SMK," ujar Anwar.
Lebih lanjut, Anwar pun berharap tidak ada pelajar di wilayahnya yang diamankan pihak kepolisian akibat mengikuti demo mahasiswa di depan Gedung DPR.
"Kita imbau di timur jangan sampai mereka ikut hal-hal yang belum mereka saatnya mereka ikut karena faktor usia mereka," kata Anwar.
Baca juga: Lima pelajar ditangkap di Jaktim karena hendak demo ke DPR
Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2022
