Dia mengatakan, penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan periode jabatan presiden baru sebatas wacana dan upaya-upaya di luar proses politik atau di luar proses konstitusi yang seharusnya.
"Selama ini wacana maupun gerakan-gerakan penundaan pemilu atau Presiden Jokowi 3 periode itu ada di media dan di luar parlemen," kata Dasco di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, seharusnya tuntutan itu ditujukan kepada DPR dan MPR, karena proses politik jika memang mau ada penundaan ataupun perpanjangan 3 periode, prosesnya dilakukan di parlemen.
Baca juga: Peneliti dorong Pemerintah dan KPU pastikan tahapan pemilu
Baca juga: Menkominfo: Presiden minta tidak ada lagi pembicaraan penundaan pemilu
Baca juga: PAN ikut kebijakan Presiden terkait wacana penundaan Pemilu 2024
Karena itu dia menilai kurang tepat meminta Presiden Jokowi untuk menolak penundaan pemilu karena lebih tepat para mahasiswa menyampaikan aspirasi ke parlemen.
"Kenapa selama ini saya juga tidak terlalu banyak mau menanggapi soal isu perpanjangan penundaan pemilu maupun masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode karena proses politiknya belum masuk," ujarnya.
Dia mengatakan, belum ada satu pun partai yang secara resmi memasukkan usulan tersebut di DPR melalui mekanisme yang ada. Bahkan menurut dia, fraksi-fraksi telah sepakat dengan KPU bahwa untuk terus maju dalam tahapan pemilu.
"Kita sudah menentukan tanggal (pelaksanaan Pemilu 2024), kemudian tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Kapan proses verifikasi, kapan kemudian logistik, kapan kemudian pencoblosan, semua tahapan itu dibicarakan di parlemen," katanya.
Selain itu Dasco berharap demo mahasiswa yang rencananya digelar pada Senin (11/4) berlangsung dengan tenang dan DPR berkomitmen untuk menjaga "pintu" demokrasi di Indonesia.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022
