"Mengingat hingga kini banyak kalangan di Aceh berharap agar presiden SBY mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan konflik Pilkada Aceh, maka sudah sepatutnya konfrontasi politik dihentikan," kata Juru bicara AMPP Hendra Fadli di Banda Aceh, Jumat.
Dikatakannya, kisruh pilkada Aceh kini sudah mulai mengarah pada fase konfrontasi melalui unjuk kekuatan massa oleh setiap kubu politik.
Bahkan, kata Hendra Fadli, konflik ini telah mengarah radikalisasi massa dan berpotensi menciptakan kemandekan politik serta rasa ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Pusat.
"Karena itu, Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan harus menghormati kekhususan Aceh dan kewenangan Pemerintahan Aceh. Ini perwujudan resolusi konflik Aceh secara legislasi yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," kata dia.
Ia menilai, dalam sejarah demokrasi di Indonesia, Propinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki pengalaman terbaik dalam mobilisasi massa.
Hal ini dilihat dari banyaknya aksi yang terjadi maupun kuantitas demonstran yang terlibat, sebut Hendra Fadli.
"Berdasarkan analisis, selama ini konflik pilkada sudah mulai mengarah pada kekhawatiran. Ini terindikasi dari peta kekuatan politik lokal yang masih eksis di Aceh," kata Hendra Fadli yang juga Ketua Kontras Aceh.
Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap agar Presiden SBY bisa mengarahkan pihak yang berseteru (Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf) bersikap arif, sehingga tidak terjebak dalam politik antagonis.
"Adanya konfrontasi politik bakal menyulut perlawanan arus bawah," paparnya. (ANT-286/H011)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
