Demokrat berharap PKS tetap berada di koalisi

Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrat masih berharap kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tetap bersama-sama di koalisi dan pemerintahan.

"Partai Demokrat berharap tetaplah koalisi solid. Kita inginkan koalisi tetap solid untuk satu hal penting karena kesolidan koalisi itu akan bisa memberikan kontribusi juga terhadap kestabilan pemerintahan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Deemokrat, Saan Mustopa, Jakarta, Jumat.

Selain itu, sambung Sekretaris Fraksi PD itu, bila PKS keluar dari koalisi tentunya akan berdampak pada kinerja pemerintahan.

"Itu akan berefek kepada kinerja. Terkait dengan PKS kita berharaplah koalisi tetap solid, tetap kuat sehingga bisa menopang terhadap kebijakan dan program pemerintah," kata Saan.

Apakah dengan "hengkang"nya PKS dari koalisi membuat pemerintahan akan goyang? Saan mengatakan, meskipun PKS keluar dari koalisi, pemerintahan tak akan terganggu.

"Oh enggak, sebenarnya Itu kan hak PKS ya, tapi kan sebagai partai mitra koalisi kita tentu tetap berharap bahwa koalisi yang sudah dibangun bersama-sama ini bisa kita teruskan, jaga kesolidannya, kebersamaanya dan semangat untuk dalam hal ini untuk menjalankan, mendukung berbagai upaya program pemerintah sampai 2014 itu kan semangat awal koalisi itu harus kita jaga," ujar Saan.

Ia juga meminta kepada partai koalisi untuk menghormati keputusan Presiden SBY yang telah mengumumkan hasil reshuffle.

"Jadi ini kan sudah diumumkan reshuffke, apapun terkait keputusan presiden, terkait dengan soal itu, ya semua pihak terutama parpol koalisi harus bisa menghargai dan menghormati terhadap keputusan presiden karena hal itu hak prerogatif presiden. Kita hormati dan kita beri kesempatan kabinet hasil evaluasi hasil reshuffle ini bekerja. Kita beri kesempatan dululah," ungkap Saan.

Disebutkan, yang paling penting adalah bagaimana tugas semuanya menjaga kesolidan pasca reshuffle.

"Jadi menurut saya ini sudah diambil keputusan reshuffle sudah terjadi, tinggal bagaimana pasca reshuffle ini menjaga koalisi ke depan. Menurut saya bagaimana kita menatap ke masa depan supaya koalisi benar-benar kuat. Reshuffle bukan bicara untung rugi tapi soliditas untuk mengawal pemerintahan sampai 2014," kata Saan.

Ia juga menyatakan, pasca reshuffle tak perlu ada revisi kontrak koalisi, baik terhadap PKS maupun Golkar.

"Kalau kritis enggak ada masalah memang di parlemen. Itu kan memang bagian dari sebuah kontrol terhadap pemerintah tapi bagaimana sikap politik itu harus bisa mencerminkan semangat dari koalisi. Jadi kalau misalnya anggota-anggota parlemen di masing-masing parpol koalisi bersikap kritis terhadap pemerintah dalam rangka fungsi pengawasan, itu bagian dari fungsi DPR tetapi itu biasa," pungkasnya.
(Zul)