Pemda perlu perkuat pendekatan yurisdiksi untuk tarik investasi hijau

Kami juga menjalankan pendekatan yurisdiksi untuk menyatukan semua pihak dalam semangat keberlanjutan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah daerah dinilai perlu untuk mengoptimalkan pendekatan yurisdiksi yang efektif dalam rangka meningkatkan investasi hijau, mengatasi dampak krisis iklim, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Kami juga menjalankan pendekatan yurisdiksi untuk menyatukan semua pihak dalam semangat keberlanjutan," kata Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Yulhaidir dalam rilis webinar Indonesia Data and Economic (IDE) 2022 Katadata bertajuk "Investing in Jurisdictional Sustainability Roadmap Toward Green Prosperity" di Jakarta, Jumat.

Pendekatan yurisdiksi merupakan model pendekatan partisipatif, inklusi lintas sektor yang dikepalai oleh kepala daerah, baik di kabupaten atau provinsi untuk mendorong pembangunan hijau. Salah satu daerah yang telah menerapkan adalah Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah.

Yulhaidir menceritakan, pihaknya telah menerapkan pendekatan yurisdiksi untuk mencapai kesejahteraan hijau sejak 2015. Pada saat itu, Kabupaten Seruyan menyatakan komitmennya untuk menjadi salah satu kabupaten yang akan memproduksi komoditas kelapa sawit secara berkelanjutan.

Kemudian lima tahun berselang, untuk mempertegas komitmen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah, Bupati Seruyan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/305 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi Kabupaten Seruyan.

Melalui pendekatan yurisdiksi, ujar dia, kini Seruyan telah mampu menciptakan 5.296 petani swadaya. Angka ini setara dengan 88,3 persen dari total petani swadaya kelapa sawit di wilayah yang memiliki luas 1,64 juta ha ini.

Selain itu, sudah ada juga 626 petani swadaya dengan sertifikasi RSPO dan ISPO. Dari hasil sertifikasi tersebut, petani dapat menjual kredit RSPO yang berbentuk sertifikat berkelanjutan senilai Rp2,2 milyar per tahun.

Kemudian, pemerintah Kabupaten Seruyan juga telah mengeluarkan 1.508 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang dimanfaatkan untuk kepentingan sertifikasi maupun pemberdayaan petani melalui program-program pusat, provinsi maupun kabupaten.

Ia juga menyatakan, pihaknya telah merestorasi 35 wilayah dengan tanaman alami diselingi tanaman produktif di 3 desa, serta memfasilitasi 30 konflik usaha perkebunan untuk dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian yang tuntas.

Namun di balik capaian yang telah diperoleh Seruyan, Yulhardi menyatakan ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten tersebut, mulai dari kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas, masih kurangnya dukungan perusahaan besar swasta, hingga tantangan kebijakan yang kebanyakan terjadi karena masih banyak petani yang belum mendapatkan status legal.

Pembicara lain, Wakil Bupati Siak, Husni Merza menjelaskan bahwa untuk menerapkan pendekatan yurisdiksi, tidak bisa hanya dilakukan melalui aksi-aksi di lapangan saja, melainkan harus disertai dengan perubahan sistemik, mulai dari kebijakan hingga kemampuan untuk memonitor pendekatan yurisdiksi yang diterapkan itu sendiri. Selain itu, juga harus dilakukan bersama-sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas-komunitas pemerhati iklim dan lingkungan, serta masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akselerasi pemulihan ekonomi serta investasi di bidang ekonomi hijau dan biru penting dilakukan untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan.

“Dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan investasi di bidang green dan blue economy, serta mendorong SDG’s dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (11/3).

Pemerintah mendorong agar sektor swasta dapat terlibat berinvestasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, terutama di tengah momen Presidensi G20 Indonesia yang tengah berlangsung, dimana agenda utamanya berfokus pada tiga hal yakni arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.