"Dibutuhkan keseimbangan peran dan tanggung jawab. Dibutuhkan dialog sosial untuk menjadikan K3 sebagai budaya di tempat kerja, menjadikan K3 sebagai kebutuhan dasar," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang mewakili Menaker Ida Fauziyah saat menjadi panelis "Global Deal High Level Conference: A Better Future for Essential Workers", secara virtual pada Kamis (7/4) malam, dalam rilis diterima di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan penerapan K3 tak dapat berjalan baik, tanpa dialog sosial yang baik di tempat kerja sebab pelaksanaan K3 membutuhkan peran pengusaha dan pekerja. Penerapan K3 juga tidak akan dapat berjalan hanya dengan peran satu pihak saja.
Haiyani Rumondang menjelaskan mengatasi pandemi COVID-19, isu K3 menjadi semakin penting dan krusial. Penerapan K3 memberikan kontribusi strategis dalam menghadapi pandemi COVID-19 di tempat kerja karena prinsip dasar pencegahan dan pengendalian COVID-19 (protokol kesehatan) sejalan dengan prinsip penerapan K3.
"Perusahaan yang telah menerapkan K3 terbukti lebih siap menghadapi pandemi COVID-19. Dalam situasi ini, terlihat bahwa K3 merupakan salah satu faktor yang mendukung kelangsungan usaha meskipun dalam situasi yang sulit, " ujar peraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Kebijakan Publik pada 24 Maret 2022 itu.
Baca juga: Kemnaker: Era 4.0 timbulkan tantangan baru terkait penerapan K3
Ia mengungkapkan Indonesia sejak 1987 mewajibkan kepada perusahaan dengan pekerja lebih dari 100 orang atau perusahaan dengan tingkat risiko besar membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di dalam perusahaan yang anggotanya perwakilan pekerja dan pengusaha.
Hasil survei 2021, di 21 provinsi pada 703 perusahaan terungkap 95,3 persen perusahaan telah memiliki P2K3. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80 persen menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 secara baik, sesuai regulasi.
"Hal ini menunjukkan bahwa P2K3 memiliki peran besar dalam memastikan perusahaan menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID," katanya.
Haiyani menambahkan pandemi COVID-19 telah menyadarkan pentingnya upaya K3 sebagai bentuk perlindungan pekerja di tempat kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.
Dukungan dan komitmen semua pihak dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan upaya program K3 di tempat kerja.
"Perlu kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, asosiasi K3, dan pihak terkait lainnya sesuai peran dan fungsinya masing-masing untuk bersinergi dalam optimalisasi pelaksanaan kebijakan terkait ketenagakerjaan. Khususnya K3 selama masa pandemi COVID-19 dengan mengutamakan dialog sosial, " ujarnya.
Baca juga: Kemnaker terus dorong peningkatan kesadaran K3 di tengah masyarakat
Baca juga: Kemnaker resmikan Forkomtinag percepat pembangunan ketenagakerjaan
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
