Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mempersiapkan dana sebesar Rp17,3 triliun untuk memperbaiki jalan-jalan nasional dan arteri yang mengalami kerusakan. "Selama ini dana yang tersedia untuk memelihara jalan nasional belum terlihat sehingga untuk mensiasati dibuat program prioritas," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Jakarta, Kamis. Prioritas perbaikan jalan nasional saat ini ditujukan untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya yang tertuang dalam rencana strategis 2005-2009 untuk memperbaiki jalan sepanjang 131.504 kilometer. Djoko Kirmanto menjelaskan, berdasarkan survei terakhir, kerusakan jalan nasional mencapai 2.660 kilometer yang terdiri dari rusak ringan 6,7 persen, rusak berat 0,9 persen, dan kritis 4,8 persen. Sedangkan untuk jembatan sepanjang 16.586 meter rusak berat 8,6 persen serta 4,8 persen dalam kondisi kritis. Saat ini jalan nasional yang mengalami kerusakan berat terdapat di Jateng, Jatim, Kalsel, Sulteng, Sultra dan Sumut serta Sulsel. Mengenai tanggapan anggota DPD dalam rapat yang diselenggarakan Rabu (15/2) berkaitan dana bantuan asing untuk proyek daerah termasuk jalan, Menteri PU mengatakan, pelaksanaannya tidak mudah bahkan hal itu tidak jarang memunculkan masalah. Pasalnya, negara peminjam selalu mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal pembangunan proyek. Sehingga penentuan proyek tersebut selalu melibatkan perwakilan dari daerah, termasuk DPRD. Menurut dia, dalam setiap perencanaan proyek bantuan asing melibatkan konsultasi publik dengan masyarakat yang terkena dampak proyek. Dalam penyelenggaraan lelang harus menyertakan wakil pengamat masyarakat (WPM) dan diumumkan pada harian nasional serta ditayangkan pada "website" departemen PU. Meski demikian, tambah Djoko, dalam pengerjaannya harus mengutamakan bahan material dan tenaga lokal. Karena tidak jarang pemberi pinjaman minta tenaga kerja dan material dari negara mereka. "Saya sangat keberatan dengan syarat itu. Saya akan minta kepada mereka untuk menggunakan tenaga dan produk lokal," ungkapnya. "Harus ada laporan proyek bila selesai. Karena begitu selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dari manfaat proyek yang melibatkan masyarakat sekitar proyek," tambah Djoko.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006