Banjarmasin (ANTARA News) - Kementerian informasi dan Komunikasi mendorong tumbuhnya masyarakat yang kritis terhadap perkembangan media massa yang kini tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan.
Hal tersebut disampaikan staf ahli Menkominfo bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informasi Dr Henry Subiakto di Banjarmasin, Jumat saat jadi pembicara dalam forum pengembangan literasi media sebagai penguatan publik dalam rangka masyarakat sadar media.
Menurut Henry tumbuhnya masyarakat yang literit atau paham terhadap isu-isu media, penting untuk dikembangkan, karena saat ini sangat sedikit pihak-pihak yang berani mengkritisi media sebagaimana mengkritisi tiga pilar demokrasi lainnya.
"Padahal media massa yang juga memiliki kekuasaan cukup besar dan juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan atau korup bila tidak ada yang mengingatkan," katanya.
Selama ini, tambah dia, media massa yang masuk salah satu dari empat pilar demokrasi hampir tidak tersentuh oleh kritik.
Sementara, tiga pilar lainnya yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif hampir setiap hari dihujani oleh berbagai macam kritikan dan kecaman baik dari masyarakat dan pihak-pihaknya lainnya.
Dengan adanya forum media literasi tersebut maka diharapkan masyarakat bisa menyadari media massa memiliki peran bisa mempengaruhi gaya hidup, sikap dan nilai di masyarakat.
Selain itu masyarakat juga mampu mengembangkan sensitifitas terhadap isi media karena berkait dengan kebudayaan, memahami persoalan pemilikan, finansial, pada industri media dan bisa memperhitungkan peran media dalam pembuatan keputusan pribadi.
"Saat ini sangat banyak media massa yang didirikan karena adanya kepentingan politik maupun usaha pemilik media, sehingga media tersebut dengan leluasa untuk memberikan opini sesuai dengan idiologi mereka," katanya.
Selain itu, tidak sedikit media yang menayangkan hal-hal yang jauh dari pemberian edukasi, wawasan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pembaca maupun penonton.
Media banyak menampilkan kekerasan, seks bebas, klenik dan lainnya tanpa ada yang mengontol secara maksimal walaupun ada lembaga-lembaga yang berwenang seperti KPI.
Sedangkan pemerintah, sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau menegur konten-konten yang ada karena bertentangan dengan undang-undang.
Mengkritisi hal tersebut, maka tokoh masyarakat, pendidik dan lainnya yang memahami literasi memiliki peran cukup besar untuk mengingatkan media yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ditetapkan tersebut.
"Saya dulu adalah orang yang mendukung kebebasan pers, sekarang tetap mendukung tetapi harus yang bertanggungjawab," katanya menilai tentang kebebasan pers yang sudah luar biasa terjadi di Indonesia.
Selain Henry hadi dalam pembicara tersebut adalah Direktur Eksekutif serikat perusahaan pers (SPS) dan Direktur Kemitraan Komunikasi Kementerian Kominfo, Dr James Pardede MM.
(T.U004/H005)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
