Gubernur Papua: NKRI adalah final

Jayapura (ANTARA News) - Penjabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kedaulatan final, dimana wilayahnya meliputi dari Sabang hingga Merauke.

"NKRI ini adalah final. Yang dimaksud NKRI itu wilayahnya adalah mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu komitmen nasional. Untuk itu siapa pun dia, warga negara dimana pun di muka bumi ini, tentu mempunyai komitmen yang sama untuk menjaga keutuhan negaranya yang dicintai," katanya usai pertemuan tertutup ertutup bersama Forkompimda Papua di Jayapura, Jumat.

Karena sudah final, menurutnya, jika ada kelompok atau orang yang menginginkan lain daripada itu, bukan saja kita di Papua yang akan bertindak, tetapi seluruh rakyat Indonesia pasti akan menghadang hal-hal itu.

"Jika ada kelompok atau orang yang ingin membangun negara di atas negara, bukan saja masyarakat di Papua yang akan bertindak untuk menghadangnya, tetapi seluruh rakyat yang ada di Indonesia pasti akan melakukan hal yang sama," tandasnya.

Dalam kaitan dengan Kongres Rakyat Papua (KRP) III, Syamsul mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah dan aparat keamanan sudah memberikan tolerasi cukup tinggi untuk pertemuan itu. Dan sudah mempersilakan untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat, asal tidak menyinggung NKRI.

Namun, ternyata dalam pertemuan yang berlangsung dari Senin (17/10) hingga Rabu (19/10) ada yang melanggar. Dengan sudah melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan, maka aparat keamanan terpaksa harus mengamankan beberapa orang untuk dimintai keterangan terkait kongres itu.

Dinamika di lapanganlah yang menyebabkan adanya ekses sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aparat keamanan baik dari TNI dan Polri sudah berusaha sedemikian rupa dengan bertindak sesuai dengan SOP dalam penanganan persoalan.

"Memang ada beberapa orang yang ditangkap pihak kepolisian, namun yang tidak berkaitan dengan persoalan sudah dilepaskan kembali. Tetapi bagi mereka yang secara nyata diduga mempunyai pengaruh terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan itulah yang sementara ditangani oleh pihak Polda untuk selanjutnya di proses secara hukum," jelasnya.

Syamsul Arief mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama mendudukan masalah ini secara proposional.

"Mari kita memberikan dukungan kepada aparat keamanan dalam mengambil langkah untuk menyelamatkan bangsa, bukan untuk kepentingan perseorangan melainkan untuk keselamatan penjagaan wilayah NKRI. Dengan demikian kita sepakat bahwa Indonesia itu final. Kalau kemudian ada ekses, saya meminta agar ditangani juga secara proposional," ujarnya.

Dia berharap, kejadian yang terjadi pada Kongres Rakyat Papua III adalah kejadian yang terakhir dan tidak akan terulang lagi dimasa-masa datang.

"Pada masayarakat Papua, mari kita bersama-sama membangun daerah ini dan menjaga ketertiban serta keamanan di provinsi tertimur di Indonesia ini, apalagi kita akan melaksanakan Pemilihan Gubernur periode yang akan datang," katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Bigman Lumban Tobing menegaskan, Kongres Papua III tidak dihentikan, meskipun pada awal pembukaan sudah terjadi penyimpangan dan melanggar aturan yang ada. Inilah toleransi terbesar.

"Kami tidak menghentikan kongres tersebut, meskipun pada saat mau belangsung ada pengibaran bendera bintang kejora. Meskipun sudah melanggar aturan yang ada, aparat keamanan memilih menunggu hingga berakhirnya pertemuan itu. Kalau ada ekses itu dinamika di lapangan," tegasnya.

Menyinggung soal adanya tiga orang yang ditemukan tewas pasca-penutupan kongres, Kapolda mengatakan, pihaknya saat ini masih menyelidiki lebih lanjut.

"Kalau ada masyarakat, atau siapa pun yang memiliki bukti penyebab tewasnya tiga orang tersebut silahkan menyampaikan ke kepolisian," katanya.

(KR-ALX).