"Gebrakan penertiban lingkungan hidup oleh Meneg LH terdahulu hendaknya terus berlanjut dan lebih ditingkatkan," katanya di Banjarmasin, Jumat, seiring pergantian Meneg LH dari Gusti HM Hatta kepada Berth Kambuaya.
Menurut Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel itu, perhatian mantan Pembantu Rektor I bidang akademis Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin tersebut saat menjadi Meneg LH, cukup tinggi terhadap permasalahan lingkungan.
Sebagai contoh, di tempat kelahirannya sendiri yaitu Kalsel, melalui gebrakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneg LH) terbongkar belasan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bodong, di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Sebagai tindaklanjut temuan tersebut, Kemeneg LH juga merekomendasi pembubaran Komisi Amdal kabupaten setempat, karena terkesan asal-asalan melakukan kajian serta diduga ada oknum yang terlibat atas terbitnya dokumen Amdal bodong itu.
Walau resufle kabinet atau pergantian menteri merupakah hak proregatif presiden, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel itu, menyayangkan atas pergantian Meneg LH yang sedang gencar-gencarnya melakukan penertiban lingkungan.
"Kita berharap, pergantian urang Banua Kalsel dengan urang Papua menjadi Meneg LH bukan karena sikap tegas akademisi Unlam itu dalam penertiban masalah lingkungan, tapi murni untuk peningkatan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II," tandasnya.
"Pasalnya penertiban masalah lingkungan tersebut, penting, guna kelestarian lingkungan hidup serta warisan buat generasi bangsa mendatang. Jangan sampai mewariskan lingkungan hidup yang rusak kepada generasi kita mendatang," lanjut wakil rakyat Kalsel bergelar SH itu.
Mengenai resufle kabinet tersebut, wakil rakyat dari PBR yang duduk di Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi serta lingkungan hidup itu, berharap, secara umum para menteri tersebut agar lebih meningkatkan perhatian kepada daerah.
"Perhatian dimaksud berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan daerah dan menghilangkan kesan penganaktirian, seperti ada daerah yang seakan mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat dan ada pula yang kurang mendapatkan perhatian," demikian Riduansyah.
Kalsel dengan luas wilayah sekitar 37.000 Km2 terbagi 13 kabupaten/kota, memiliki beragam kekayaan sumber daya alam, diantaranya berupa tambang batu bara, bijih besi dan lainnya.
Namun lingkungan hidup Kalsel semakin parah, pasca kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dilanjutkan dengan maraknya penambangan batu bara sejak belasan tahun terakhir. (ANT)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
