Lombok Tengah (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat berharap Bandara Internasional Lombok yang telah resmi dioperasikan, akan mampu menjadi pintu masuk investasi sebagai salah satu wujud pengembangan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
"Insya Allah, dengan beroperasinya bandara ini, maka akan mampu menjadi pintu masuk investasi dan kawasan ekonomi baru, utamanya ekonomi khusus sebagai salah satu wujud pengembangan MP3EI yang dicanangkan Bapak Presiden," kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH M. Zainul Majdi, saat peresmikan pengoperasian Bandara Internasional Lombok (BIL) yang berlokasi di Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis.
BIL diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhyono, meskipun telah dioperasikan manajemen PT Angkasa Pura I sejak 1 Oktober lalu.
Tampak hadir dalam acara peresmian BIL itu, antara lain Wakil Presiden RI periode 2004-2009, M. Jusuf Kalla, beserta istri Hj Mufidah Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Pada kesempatan itu, Zainul mengungkapkan perjuangan panjang pemerintah daerah NTB dalam mewujudkan Bandara Internasional Lombok yang diawali dengan pembebasan lahan seluas 551,8 hektare sejak 1995.
Pembangunan bandara internasional itu dimulai dengan "groundbreaking" pada 30 Nopember 2005 oleh Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat Hatta Rajasa, yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah Provinsi NTB bersama-sama dengan manajemen PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, terus berupaya menyelesaikan pengerjaan sarana dan prasarana pendukung bandar udara bertaraf internasional itu.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan jalan khusus akses BIL sepanjang 21,3 kilometer dan jalan-jalan strategis lainnnya guna mendukung pengembangan kawasan pariwisata Mandalika Resort sepanjang 7,5 kilometer," ujarnya.
Kini, berbagai infrastruktur bandara internasional itu telah terbangun hingga dioperasikan.
BIL memiliki landasan pacu 2.750 meter x 40 meter sehingga mampu didarati pesawat Airbus 330 atau Boeing 767 dan dapat menampung 10 unit pesawat di lapangan parkir (apron), namun belum bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 yang biasa untuk mengangkut jamaah haji.
Terminal penumpang BIL seluas 21 ribu meter persegi, yang mampu menampung tiga juta penumpang setahun. Luas areal parkir mencapai 17.500 meter persegi.
Megaproyek BIL benilai Rp945,8 miliar ini terdiri atas Rp795,8 miliar tanggungan Angkasa Pura I, sebesar Rp110 miliar menjadi tanggungan Pemprov NTB dan Rp40 miliar dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
"Untuk itu, atas nama pemerintah dan masyarakat NTB kami patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang telah sungguh-sungguh mendukung kemajuan pembangunan daerah NTB. Itu amanah bagi kami untuk terus berkontribusi pada kesejahteraan nasional," ujar Zainul.
Terkait pemanfaatan bandara internasional itu, pada 22 Juli 2011 pemerintah memutuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Provinsi NTB, dengan menetapkan areal seluas 1.200 hektar di Lombok bagian Selatan sebagai kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Nasional (Ekkparnas).
Kawasan Ekkparnas yang lazim disebut kawasan Mandalika itu akan dijadikan tempat pertumbuhan baru di daerah Lombok bagian selatan yang berbasis wisata.
Selain memproritaskan potensi pariwisata, juga akan dikembangkan sentra produksi pangan yang meliputi pertanian, peternakan, dan kelautan, serta pengembangan eksplorasi energi geotermal di daerah pegunungan Rinjani.
Keputusan itu ditempuh dalam Sidang Kabinet Terbatas, agar sejalan dengan rencana pemanfaatan Bandara Internasional Lombok.
Saat itu pun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap program itu sukses dilakukan selama tiga tahun mendatang.
Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa program perluasan dan percepatan pembangunan di NTB itu nantinya disesuaikan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dalam MP3EI, NTB berada dalam koridor yang sama dengan Provinsi Bali dan NTT yang memprioritaskan pembangunan di bidang pariwisata dan pangan.
Pemerintah juga memberlakukan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di beberapa provinsi seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
(T.A058/S021)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
