Yogyakarta (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, petani di Indonesia tidak banyak menikmati harga dasar pangan yang adil. "Kebijakan pangan murah dengan asumsi petani tanaman pangan adalah juga konsumen, telah memiskinkan petani padi," katanya pada seminar Strategi Mengatasi Rawan Pangan Merumuskan Kebijakan Pangan Nasional Jangka Panjang, di Yogyakarta, Kamis. Menurut dia, nilai tukar petani tanaman pangan semakin lama semakin tertinggal jika dibandingkan dengan buruh di sektor industri. Meskipun terjadi kenaikan signifikan dalam pendapatan rumah tangga pertanian antara 1984-1993, tetapi sektor di luar pertanian tumbuh sangat cepat. Akibatnya, pertumbuhan riil pendapatan rumah tangga pertanian lebih lambat dibandingkan dengan pengeluaran mereka. Kondisi itu mengindikasikan penghasilan dari usaha pertanian jauh tertinggal dibandingkan dengan penghasilan dari sektor ekonomi lain. "Sayangnya, harga yang adil bagi petani identik dengan naiknya harga pangan, karena tumpuan ketahanan pangan petani padi adalah pada harga beras. Sedangkan kaum miskin kota, yang kian meningkat jumlahnya, justru membutuhkan pangan murah," katanya. Dalam hal ini, menurut dia, pemerintah seharusnya memiliki komitmen kuat untuk membeli beras dalam negeri, meskipun dengan harga lebih mahal. Petani diproteksi, tetapi pada saat yang sama harga pangan di pasar dipatok lebih rendah. "Dengan demikian, pemerintah harus menjadi risk taker bukan petani atau kaum miskin kota. Pilihan itu memang tidak populer bagi ekonom liberal," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
