Pemkot Palu dan BKKBN Sulteng bangun kolaborasi atasi ketengkesan

Pemerintah Kota Palu dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Tengah membangun kolaborasi dalam mengatasi risiko kelahiran bayi dalam kondisi tengkes akibat gizi kurang.

"Kami siap meningkatkan pencapaian program Bangga Kencana di Kota Palu guna mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat," kata Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido saat menerima kunjungan Kepala BKKBN Sulteng Tenny Calvenny Soriton di Palu, Kamis.

Ia menjelaskan, pada intervensi pengendalian dan penanganan ketengkesan, Pemkot Palu ke depan akan menggunakan data hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik BKKBN, supaya langkah dilakukan lebih konsisten dan terarah.

Baca juga: Presiden minta angka prevalensi tengkes 14 persen tercapai 2024

Melalui aksi konvergensi, Pemkot Palu telah menetapkan 33 kelurahan sebagai lokus penanganan ketengkesan anak tahun 2022. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian melibatkan multipihak sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.

"Selain menggunakan data PK21 untuk intervensi keluarga, kami juga menggunakan data Survei Studi Gizi Indonesia (SSGI) sesuai standar nasional. SSGI Kota Palu berada di angka 23,9 persen," ujar Reny.

Guna memantapkan kolaborasi, Pemkot Palu sedang mempersiapkan rencana kerja sama lanjutan lewat nota perjanjian kerja sama (PKS) dengan BKKBN Pusat tentang pelayanan dan konseling KB melalui aplikasi klik KB serta PKS dengan BKKBN perwakilan Sulteng tentang sistem elektronik evaluasi stunting.

Baca juga: Presiden: Perlu pendampingan calon pengantin untuk cegah tengkes

Pemkot Palu, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), mulai bergerak memantau dan memberikan penguatan kepada warga di 24 kampung KB.

"Penguatan ini sebagai upaya mempercepat pencapaian target indikator program KB, termasuk penguatan menurunkan angka ketengkesan," ucap Reny.

Kepala BKKBN Sulteng Tenny Calvenny Soriton mengatakan, pihaknya mengapresiasi gerak cepat Pemkot Palu yang telah membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) secara 100 persen dari tingkat kota hingga kelurahan dengan total 55 TPPS.

Baca juga: Pemerintah pusat dan daerah terus bersinergi turunkan kasus tengkes

Selain itu, BKKBN juga memiliki data induk untuk kepentingan pemetaan permasalahan di daerah khususnya menyangkut keluarga dan kesehatan keluarga dalam mencegah anak dan bayi lahir tengkes.