Mamuju (ANTARA News) - Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah melakukan pembiayaan untuk pembangunan rumah kumuh di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 milyar tahun anggaran 2011.

"Pemerintah pusat melalui Kemenpera telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah kumuh di wilayah Mamasa. Ini merupakan program nasional yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan pemukiman penduduk yang ramah terhadap lingkungan," kata Fasilitator Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Sulawesi Barat, Ir.Bambang Hermanto pada pelaksanaan lokalatih penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PKP yang dilaksanakan di Hotel D Maleo Mamuju, Rabu.

Menurutnya, pembangunan rumah kumuh yang dilaksanakan di daerah Mamasa salah satu contoh terkecil yang dilaksanakan di Sulbar.

"Pembangunan rumah kumuh ini dilaksanakan secara swadaya masyarakat yang ada di Mamasa termasuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Polewali Mandar," jelasnya.

Ia menyampaikan, dirinya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah rumah kumuh yang dibangun namun ia hanya menyampaikan alokasi anggarannya hanya sekitar 1,2 milyar.

Untuk tahun anggaran 2012 kata dia, jajaran Kemenpera kembali meningkatkan anggarannya sekitar Rp600 juta sehingga total alokasi dana yang kucur ke Sulbar tahun depan sebesar Rp1,8 milyar.

"Kita harap alokasi dana pusat ini bisa membantu pelaksanaan pembangunan permukiman penduduk yang ramah lingkungan," kata dia.

Bambang menjelskan, kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini sangat penting dalam rangka membantu kesiapan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PKP secara partisipatif dan mandiri sesuai kaidah perencanaan yang telah ada.

"Minimal dengan kegiatan ini akan semakin meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan PKP," kata dia.

Dalam kegiatan pelatihan ini kata dia, telah melibatkan unsur pimpinan/kepala pemerintahan di tingkat provinsi, kepala Kanwil BPN, Kepala BPS, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang membidangi PKP, dan Kepala Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya.

"Masing-masing peserta maksimalKepala Bappeda Kabupaten/Kota terdekat mengirimkan satu orang dari unsur pimpinan/kepala dari pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi termasuk melibatkan dari kalangan Perumnas, PLN, Perbankan, Akademisi dan berbagai pihak terkait," jelasnya.

Ia menyampaikan, lokalatih yang diselenggarakan tersebut menggunakan metode partisipatif serta mengedepankan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.

Bambang menambahkan, sSasaran pembangunan dalam RPJMN 2010 - 2014 sudah sangat jelas yakni tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan serta kepastian hukum bagi 5,6 juta rumah tangga.

"Hal ini tentu memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis. Banyak pihak yang menangani bidang PKP sehingga diperlukan sinergi dan keberlanjutan kebijakan melalui sinergitas dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada di daerah," pungkasnya. (ACO)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011